Legislator: LGBT Tidak Boleh Ada di TNI

Jakarta: TNI diminta menyikapi serius adanya temuan anggota yang terbukti menderita penyimpangan seksual. Seluruh anggota angkatan bersenjata Indonesia harus dipastikan bukan lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). "LGBT tidak boleh ada di TNI," kata anggota Komisi I Syaifullah Tamliha kepada Medcom.id, Kamis, 15 Oktober 2020. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menganggap penyimpangan seksual tidak baik. Penyimpangan seksual dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk terhadap anggota TNI. "Karena nantinya akan berpengaruh terhadap disiplin, moril dan militansi prajurit," ungkap dia. Dia meminta Markas Besar (Mabes) TNI menghukum anggotanya yang menderita penyimpangan seksual. Mereka harus ditindak tegas. Dia juga meminta Mabes TNI mendisiplinkan anggotanya. Sehingga, tidak ada lagi anggota TNI yang memiliki penyimpangan seksual. Baca:MA: Ada Kelompok Persatuan LGBT TNI/Polri Isu adanya kelompok LGBT di tubuh TNI dan Polri pertama kali dilontarkan Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Mayor Jenderal (Purn) Burhan Dahlan. Dia menemukan fakta ada kelompok-kelompok baru di lingkungan pertahanan dan keamanan negara ini. "Sudah ada kelompok-kelompok baru, kelompok persatuan LGBT TNI/Polri. Pimpinannya sersan dan anggotanya ada yang letkol (letnan kolonel)," kata Burhan saat berbicara dalam acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial pada Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, Senin, 12 Oktober 2020   Burhan mengetahui fenomena LGBT ini setelah berbincang dengan jajaran di Mabes TNI Angkatan Darat. Jajaran TNI AD itu menyampaikan langsung ke Burhan mengenai informasi kelompok LGBT tersebut. "Ini unik, tapi memang ini kenyataan," ujar mantan hakim agung ini.