Kelayakan Alutsista Terus Disoroti DPR

Jakarta: Panitia Kerja (Panja) Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) DPR bakal merekomendasikan sejumlah hal terkait sistem pertahanan negara. Salah satunya memantau kelayakan alutsista. "Kami bertugas memberikan kajian, yang dilakukan bersama dengan semua stakeholder (pemangku kepentingan) alutsista," ujar anggota Komisi I DPR M Farhan kepada Medcom.id, Senin, 26 April 2021. Terdapat empat stakeholder yang dilibatkan dalam Panja Alutsista. Mereka ialah Kementerian Pertahanan (Kemhan), TNI, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), dan industri pertahanan (inhan). Terhadap TNI, Panja menyoroti tiga poin. Baca: Panja Alutsista DPR Bakal Menyoroti Pengadaan Kapal Selam TNI Pertama, Panja bakal mengkaji program pengadaan alutsista TNI. Kedua, mengkaji kondisi terkini alutsista yang layak dan tidak layak operasi. Ketiga, mengkaji program pemeliharaan dan perawatan alutsista. Pemantauan terhadap Kemhan meliputi mengkaji rencana induk pengadaan alutsista berdasarkan program minimum essential force (MEF) 2020-2024. MEF menjadi program yang mempunyai visi mengembangkan dan memodernisasi kekuatan pertahanan. Program itu dicanangkan melalui tiga rencana strategis. Proses tersebut diharapkan menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugas militer. Tugas Panja terhadap Kemhan lainnya, yakni mengkaji kebijakan membangun industri pertahanan. Selain itu, Panja menyoalkan anggaran alutsista. Tugas panja terhadap KKIP serupa dengan Kemhan, hanya saja ditambah poin pemantauan dan evaluasi dalam pengadaan alutsista. Kepada inhan, Panja bakal fokus mengkaji kapasitas dan kapabilitas korporasi industri pertahanan. "Kedua, mengkaji program pengembangan teknologi alutsista dan ketiga, mengkaji kesiapan dalam pemenuhan kebutuhan alutsista," ujar Farhan. Politikus Partai NasDem ini memastikan bakal menyusun peremajaan alutsista yang terstruktur. Hal itu dilakukan dengan tetap berpedoman pada MEF. "Intinya kita akan tetap bertahan dengan roadmap yang berpandangan kepada MEF 2024," ucap Farhan. Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie sempat menyinggung mengenai roadmap alustista. Salah satu fungsi roadmap terkait pembelanjaan alutista bisa terukur dan sesuai kontrak dengan perusahaan penyedia. "Roadmap akan menentukan mau belanja apa, mau dibawa ke mana itu belanjaan atau alutsista, seberapa jauh," ucap Connie dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'Mengungkap Sebab Malapetaka KRI Nanggala', Minggu, 25 April 2021.