medcom.id, Jakarta: Hasil musyawarah kerja nasional DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) di Semarang menyatakan pihak mereka akan berhenti beroperasi terhitung hari ini. Penghentian operasi ini berskala nasional, sikap ini merupakan bentuk protes atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi santai rencana mogok yang akan dilakukan Organda itu. JK justru mengingatkan Organda untuk melihat kembali tarif-tarif yang telah ditetapkan.
"Ya Organda itu lihat tarifnya. Tarifnya justru kadang-kadang tidak dipakai," kata JK kepada pewarta di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2014).
JK menilai terkadang tarif yang digunakan justru tarif yang terbilang rendah, karena bersaing. Seharusnya, kata JK, Organda menyesuaikan tarif dengan kondisi saat ini, hal itu dinilai menjadi tindakan yang cukup bagus."Jangan tarif batas itu 100, tapi mereka pakai hanya 50 atau 70," jelas pria asal Makassar itu.
Saat ditanya apakah ada subsidi untuk Organda? JK menjawab dengan tegas. "Tidak, tidak," tukasnya.
Sebelumnya, hasil Musyawarah Kerja Nasional DPP Organda 2014 di Semarang memutuskan akan berhenti beroperasi terhitung sejak Rabu 19 November pukul 00.00 WIB. Penghentian operasi ini berskala nasional, dari Sabang sampai Merauke. Langkah ini sebagai bentuk protes atas sikap pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi.
Ketua Umum DPP Organda Eka Lorena mengatakan, mereka telah berkomunikasi dengan Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan terkait protes ini. Eka belum bisa memastikan durasi penghentian operasi tersebut.
medcom.id, Jakarta: Hasil musyawarah kerja nasional DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) di Semarang menyatakan pihak mereka akan berhenti beroperasi terhitung hari ini. Penghentian operasi ini berskala nasional, sikap ini merupakan bentuk protes atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi santai rencana mogok yang akan dilakukan Organda itu. JK justru mengingatkan Organda untuk melihat kembali tarif-tarif yang telah ditetapkan.
"Ya Organda itu lihat tarifnya. Tarifnya justru kadang-kadang tidak dipakai," kata JK kepada pewarta di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2014).
JK menilai terkadang tarif yang digunakan justru tarif yang terbilang rendah, karena bersaing. Seharusnya, kata JK, Organda menyesuaikan tarif dengan kondisi saat ini, hal itu dinilai menjadi tindakan yang cukup bagus."Jangan tarif batas itu 100, tapi mereka pakai hanya 50 atau 70," jelas pria asal Makassar itu.
Saat ditanya apakah ada subsidi untuk Organda? JK menjawab dengan tegas. "Tidak, tidak," tukasnya.
Sebelumnya, hasil Musyawarah Kerja Nasional DPP Organda 2014 di Semarang memutuskan akan berhenti beroperasi terhitung sejak Rabu 19 November pukul 00.00 WIB. Penghentian operasi ini berskala nasional, dari Sabang sampai Merauke. Langkah ini sebagai bentuk protes atas sikap pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi.
Ketua Umum DPP Organda Eka Lorena mengatakan, mereka telah berkomunikasi dengan Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan terkait protes ini. Eka belum bisa memastikan durasi penghentian operasi tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(YDH)
