medcom.id Jakarta: Partai Demokrat secara resmi telah mendukung pilkada langsung oleh rakyat, bukan lewat DPRD. Namun, Partai Demokrat tidak berani menjamin semua anggota dewan bakal hadir dan mengikuti arahan partai untuk mendukung pilkada langsung pada 25 September nanti.
"Saya kira begini, persoalan individu itu kan tergantung keterikatan dia. Ini (partai) sudah menganjurkan dan memberikan pengumuman supaya nanti hadir," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2014).
Partai Demokrat memiliki 148 kursi di DPR. Sikap Partai Demokrat besar pengaruhnya terhadap peta dukungan RUU Pilkada. Tanpa Demokrat, Koalisi Merah Putih yang mendorong pilkada lewat DPRD hanya tersisa Golkar (106 kursi), Gerindra (26), PKS (57), PAN (46), dan PPP (38) atau 273 kursi.
Jika Demokrat berbalik arah mendukung pilkada langsung yang diusung partai pengusung Jokowi-JK, kekuatan koalisi presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2014 itu menjadi mayoritas, yakni 286 kursi. Ini hasil penjumlahan kursi Demokrat (148), PDIP (94), PKB (28) dan Hanura (16).
Masalahnya, jelas Max Sopacua, hanya 30 dari 148 anggota dewan saat ini yang akan kembali berkantor di Senayan periode 2014-2019. Pilihan anggota DPR dari Partai Demokrat saat pengesahan RUU Pilkada, Kamis (25/9/2014) nanti, tergantung kepada keterikatan anggota terhadap partai.
Partai Demokrat, kata Max, telah mengimbau kepada anggota DPR untuk hadir dalam pengesahan RUU tersebut. Namun, Max tidak bisa menjamin apakah anggota DPR yang tak kembali terpilih apakah akan hadir.
"Bagi mereka yang sudah tidak terpilih lagi dan tidak berperan sama sekali, apakah nanti kita harus pukul mereka atau kita harus apain mereka?" tanya Max. Ia berharap, meskipun tidak terpilih lagi anggota DPR itu tetap datang.
Max menegaskan, akan ada sanksi kepada partai yang tidak mematuhi keputusan partai. Namun terhadap anggota dewan dari Demokrat yang tidak terpilih lagi dan bukan pengurus partai ia bingung menindaknya.
"Ya saya kira ada sanksi juga ya. Tapi kalau dia bukan pengurus partai, dia hanya caleg, dan kita tidak tahu entah kemana setelah ia tidak lolos lagi," kata Max.
medcom.id Jakarta: Partai Demokrat secara resmi telah mendukung pilkada langsung oleh rakyat, bukan lewat DPRD. Namun, Partai Demokrat tidak berani menjamin semua anggota dewan bakal hadir dan mengikuti arahan partai untuk mendukung pilkada langsung pada 25 September nanti.
"Saya kira begini, persoalan individu itu kan tergantung keterikatan dia. Ini (partai) sudah menganjurkan dan memberikan pengumuman supaya nanti hadir," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2014).
Partai Demokrat memiliki 148 kursi di DPR. Sikap Partai Demokrat besar pengaruhnya terhadap peta dukungan RUU Pilkada. Tanpa Demokrat, Koalisi Merah Putih yang mendorong pilkada lewat DPRD hanya tersisa Golkar (106 kursi), Gerindra (26), PKS (57), PAN (46), dan PPP (38) atau 273 kursi.
Jika Demokrat berbalik arah mendukung pilkada langsung yang diusung partai pengusung Jokowi-JK, kekuatan koalisi presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2014 itu menjadi mayoritas, yakni 286 kursi. Ini hasil penjumlahan kursi Demokrat (148), PDIP (94), PKB (28) dan Hanura (16).
Masalahnya, jelas Max Sopacua, hanya 30 dari 148 anggota dewan saat ini yang akan kembali berkantor di Senayan periode 2014-2019. Pilihan anggota DPR dari Partai Demokrat saat pengesahan RUU Pilkada, Kamis (25/9/2014) nanti, tergantung kepada keterikatan anggota terhadap partai.
Partai Demokrat, kata Max, telah mengimbau kepada anggota DPR untuk hadir dalam pengesahan RUU tersebut. Namun, Max tidak bisa menjamin apakah anggota DPR yang tak kembali terpilih apakah akan hadir.
"Bagi mereka yang sudah tidak terpilih lagi dan tidak berperan sama sekali, apakah nanti kita harus pukul mereka atau kita harus apain mereka?" tanya Max. Ia berharap, meskipun tidak terpilih lagi anggota DPR itu tetap datang.
Max menegaskan, akan ada sanksi kepada partai yang tidak mematuhi keputusan partai. Namun terhadap anggota dewan dari Demokrat yang tidak terpilih lagi dan bukan pengurus partai ia bingung menindaknya.
"Ya saya kira ada sanksi juga ya. Tapi kalau dia bukan pengurus partai, dia hanya caleg, dan kita tidak tahu entah kemana setelah ia tidak lolos lagi," kata Max.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
