medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono disambangi pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Namun SBY menegaskan partai yang dipimpinnya tidak berada di pihak KMP.
"Begini, Demokrat dari dulu tidak masuk KMP dan KIH, kami di luar. Istilah kami, penyeimbang. Ada yang katakan bunglon, salah besar," tegas SBY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2014).
Dengan tidak berada di satu di antara dua kubu koalisi, jelas SBY, bukan berarti Demokrat tidak berprinsip. Menjadi penyeimbang merupakan sebuah posisi.
Presiden ke-6 RI itu mencontohkan posisi Indonesia sewaktu perang dingin terjadi. Saat itu Indonesia berada di posisi tengah walau muncul blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Sovyet.
"Ingat perang dingin, ada blok barat, kapitalis. Ada blok timur, komunis. Karena ada Indonesia non-blok," ujar dia.
"Jadi kami meski tidak masuk ke dua koalisi, akan tetap partisipatif sambil dengarkan keinginan rakyat. Mari berpartner dengan baik, ada KMP, KIH, ada pemerintah, ada presiden. Alangkah bagusnya politik seperti itu," jelas SBY.
Sebelumnya, Demokrat sempat mengkritik pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang menolak Perppu Pilkada Langsung. Penolakan itu merupakan rekomendasi Munas IX Golkar di Nusa Dua, Bali. Belakangan, lewat akun twitter, Ical berbalik arah dan justru mendukung Perppu Pilkada Langsung.
Hari ini, sebagai wujud dukungan itu, SBY disambangi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ical, dua pentolan KMP, di Cikeas, Bogor. Bukan hanya itu, pertemuan tersebut juga dihadiri mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dan perwakilan PKS Abu Bakar Al Habsy.
medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono disambangi pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Namun SBY menegaskan partai yang dipimpinnya tidak berada di pihak KMP.
"Begini, Demokrat dari dulu tidak masuk KMP dan KIH, kami di luar. Istilah kami, penyeimbang. Ada yang katakan bunglon, salah besar," tegas SBY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2014).
Dengan tidak berada di satu di antara dua kubu koalisi, jelas SBY, bukan berarti Demokrat tidak berprinsip. Menjadi penyeimbang merupakan sebuah posisi.
Presiden ke-6 RI itu mencontohkan posisi Indonesia sewaktu perang dingin terjadi. Saat itu Indonesia berada di posisi tengah walau muncul blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Sovyet.
"Ingat perang dingin, ada blok barat, kapitalis. Ada blok timur, komunis. Karena ada Indonesia non-blok," ujar dia.
"Jadi kami meski tidak masuk ke dua koalisi, akan tetap partisipatif sambil dengarkan keinginan rakyat. Mari berpartner dengan baik, ada KMP, KIH, ada pemerintah, ada presiden. Alangkah bagusnya politik seperti itu," jelas SBY.
Sebelumnya, Demokrat sempat mengkritik pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang menolak Perppu Pilkada Langsung. Penolakan itu merupakan rekomendasi Munas IX Golkar di Nusa Dua, Bali. Belakangan, lewat akun twitter, Ical berbalik arah dan justru mendukung Perppu Pilkada Langsung.
Hari ini, sebagai wujud dukungan itu, SBY disambangi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ical, dua pentolan KMP, di Cikeas, Bogor. Bukan hanya itu, pertemuan tersebut juga dihadiri mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dan perwakilan PKS Abu Bakar Al Habsy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
