medcom.id, Jakarta: Adik kandung sekaligus penasihat Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan secara terbuka "ancaman" kepada presiden terpilih Joko Widodo. Hashim menegaskan kelompoknya akan menjadi oposisi bagi Jokowi.
“Ya, Jokowi, ada harga yang harus dibayar,” ujar Hashim seperti dilansir Wall Street Journal, Selasa, 7 Oktober.
Hashim memandang sebagai Jokowi telah mengkhianatinya yang telah sukses mengantarkan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia, Hashim mengaku sebagai penyokong dana utama kampanye Jokowi-Ahok sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Saat itu, ia menegaskan, Jokowi berjanji akan memenuhi masa jabatan gubernur selama lima tahun. Namun mantan pengusaha mebel itu menerima pinangan untuk menjadi presiden dan berhasil menyingkirkan Prabowo dengan perolehan suara 53 persen berbanding 47 persen.
“Ada kesepakatan, dan kami merasa ia tidak memenuhi (kesepakatan) itu. Tidak hanya secara tersirat, tapi tersurat,” ujar Hashim. “Kami kira ia secara politis ambil untung,” tambahnya.
Prabowo sebagai pendiri Partai Gerakan Indonesia Raya dan para partai politik sekutunya membentuk Koalisi Merah Putih (KMP), yang menjadi suara mayoritas di Dewan Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bahkan KMP menduduki kursi pimpinan DPR dan MPR.
Mereka siap mengagalkan agenda Presiden terpilih Joko Widodo, bahkan sebelum masa jabatan kepresidenan itu dimulai pada 20 Oktober. “Tujuan jangka panjang kami dalam lima tahun ke depan adalah menjadi oposan aktif dan membangun,” ujar Hashim.
KMP berhasil menggiring 5 dari 10 partai untuk berkoalisi dengan mereka, dengan dukungan keenam partai politik itu sebesar 63 persen kursi di DPR.
Salah satu kemenangan pertama mereka adalah diloloskannya UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), UU Pilkada yang akan mengakhiri pemilihan umum kepala daerah langsung. UU itu memberikan kewenangan bagi DPRD untuk memilih kepala daerah.
Kemenangan lainnya yang telah diraih KMP dari koalisi partai pendukung Jokowi-JK yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yakni pengesahan tata tertib DPR, kursi pimpinan DPR dan MPR.
“Hal yang mengejutkan para pengamat adalah eratnya Koalisi Merah Putih,” ujar Hashim.
medcom.id, Jakarta: Adik kandung sekaligus penasihat Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan secara terbuka "ancaman" kepada presiden terpilih Joko Widodo. Hashim menegaskan kelompoknya akan menjadi oposisi bagi Jokowi.
“Ya, Jokowi, ada harga yang harus dibayar,” ujar Hashim seperti dilansir
Wall Street Journal, Selasa, 7 Oktober.
Hashim memandang sebagai Jokowi telah mengkhianatinya yang telah sukses mengantarkan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia, Hashim mengaku sebagai penyokong dana utama kampanye Jokowi-Ahok sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Saat itu, ia menegaskan, Jokowi berjanji akan memenuhi masa jabatan gubernur selama lima tahun. Namun mantan pengusaha mebel itu menerima pinangan untuk menjadi presiden dan berhasil menyingkirkan Prabowo dengan perolehan suara 53 persen berbanding 47 persen.
“Ada kesepakatan, dan kami merasa ia tidak memenuhi (kesepakatan) itu. Tidak hanya secara tersirat, tapi tersurat,” ujar Hashim. “Kami kira ia secara politis ambil untung,” tambahnya.
Prabowo sebagai pendiri Partai Gerakan Indonesia Raya dan para partai politik sekutunya membentuk Koalisi Merah Putih (KMP), yang menjadi suara mayoritas di Dewan Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bahkan KMP menduduki kursi pimpinan DPR dan MPR.
Mereka siap mengagalkan agenda Presiden terpilih Joko Widodo, bahkan sebelum masa jabatan kepresidenan itu dimulai pada 20 Oktober. “Tujuan jangka panjang kami dalam lima tahun ke depan adalah menjadi oposan aktif dan membangun,” ujar Hashim.
KMP berhasil menggiring 5 dari 10 partai untuk berkoalisi dengan mereka, dengan dukungan keenam partai politik itu sebesar 63 persen kursi di DPR.
Salah satu kemenangan pertama mereka adalah diloloskannya UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), UU Pilkada yang akan mengakhiri pemilihan umum kepala daerah langsung. UU itu memberikan kewenangan bagi DPRD untuk memilih kepala daerah.
Kemenangan lainnya yang telah diraih KMP dari koalisi partai pendukung Jokowi-JK yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yakni pengesahan tata tertib DPR, kursi pimpinan DPR dan MPR.
“Hal yang mengejutkan para pengamat adalah eratnya Koalisi Merah Putih,” ujar Hashim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
