medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hakam Naja membantah adanya politik uang menjelang pengesahan RUU Pilkada dalam paripurna DPR hari ini, Kamis (25/9/2014). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada itu yakin, anggota dewan akan taat pada peraturan partai.
"Anggota partai akan tunduk pada peraturan masing-masing partai. Saya melihat yang terjadi hari ini akan mengambarkan bagaimana perkembangan perpolitikan nasional yang semakin maju," terangnya dalam Bincang Pagi di Metro TV, Jakarta, Kamis (25/09/2014).
Anggota Panja dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain mendukung pernyataan Hakam. Ia mengaku percaya paripurna akan berjalan bersih tanpa suap.
"Politik uang itu susah, ruang paripurna kan serba terbuka, jadi bagaimana mau menyuap?" imbuh Malik.
Malik percaya, anggota DPR tidak akan menggadaikan ideologi partainya demi kepentingan sekelompok orang. "Saya kira atas kesadaran sendiri teman-teman akan memilih sesuai pilihan elitnya," tegasnya.
Sebelumnya dikabarkan anggota partai ditawari sejumlah uang agar tidak hadir dalam paripurna pengesahan RUU Pilkada. Bagi mereka yang tidak hadir rapat akan diberikan uang sejumlah Rp250 juta.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hakam Naja membantah adanya politik uang menjelang pengesahan RUU Pilkada dalam paripurna DPR hari ini, Kamis (25/9/2014). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada itu yakin, anggota dewan akan taat pada peraturan partai.
"Anggota partai akan tunduk pada peraturan masing-masing partai. Saya melihat yang terjadi hari ini akan mengambarkan bagaimana perkembangan perpolitikan nasional yang semakin maju," terangnya dalam Bincang Pagi di Metro TV, Jakarta, Kamis (25/09/2014).
Anggota Panja dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain mendukung pernyataan Hakam. Ia mengaku percaya paripurna akan berjalan bersih tanpa suap.
"Politik uang itu susah, ruang paripurna kan serba terbuka, jadi bagaimana mau menyuap?" imbuh Malik.
Malik percaya, anggota DPR tidak akan menggadaikan ideologi partainya demi kepentingan sekelompok orang. "Saya kira atas kesadaran sendiri teman-teman akan memilih sesuai pilihan elitnya," tegasnya.
Sebelumnya dikabarkan anggota partai ditawari sejumlah uang agar tidak hadir dalam paripurna pengesahan RUU Pilkada. Bagi mereka yang tidak hadir rapat akan diberikan uang sejumlah Rp250 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
