Jakarta: Presiden Joko Widodo telah berkirim surat kepada pimpinan DPR ihwal pergantian Panglima TNI. Dalam surat itu, Presiden hanya mengirim satu nama, yakni Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
"Hanya satu nama yang disampaikan," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin, 4 Desember 2017.
Surat rekomendasi itu diantarkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Fadli sekitar pukul 09.00 WIB. Menurut Fadli, Pratikno juga menyampaikan keinginan Presiden Jokowi agar pembahasan pergantian Panglima TNI dilakukan tanpa memakan waktu lama.
"Kita harapkan mudah-mudahan bisa begitu (cepat). Nanti tentu akan kami kordinasikan dengan pimpinan Komisi I dan juga fraksi-fraksi yang ada dalam Bamus untuk mengagendakan," ucap Fadli.
Dalam surat tersebut, lanjut Fadli, Presiden Jokowi juga menyampaikan tidak akan memperpanjang masa jabatan Gatot yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang. Pilihan untuk menunjuk Hadi sebagai calon pengganti Gatot pun merupakan hak Presiden Jokowi secara prerogratif.
Baca: Presiden Jokowi Rekomendasikan Hadi Tjahjanto jadi Panglima TNI
Fadli menegaskan DPT tak akan mengintervensi pilihan itu. Meski demikian, proses uji kelayakan atau fit and proper test tetap mesti dilakukan sebelum proses pelantikan.
"Hak prerogatif presiden, yang jelas ketentuan UU yang menggantikan (Panglima TNI) harus pernah menjadi kepala staf," ucap Politikus Gerindra ini.
Prioritas alutsista
Pengamat militer Susaningtyas Kertopati mendukung Panglima TNI berasal dari matra udara. Ia berharap Panglima TNI yang terpilih nanti bisa memperkuat pertahanan maritim.
"Sesuai visi Jokowi dalam poros maritim dunia. Harus fokus meningkatkan kemampuan angkatan laut dan angkatan udara di sektor maritim," kata dia.
Baca: Panglima TNI Berikutnya Diharapkan Minim Akrobat Politik)
Untuk itu, ia meminta Panglima terpilih memprioritaskan alat utama sistem senjata (alutsista) dari angkatan udara.
"Sudah selayaknya Panglima TNI dijabat dari TNI AU. Guna mewujudkan kepentingan nasional atas pertahanan maritim," katanya.
Kekuatan udara, tambah dia, dibangun agar TNI mampu beroperasi 24 jam hingga ruang udara di atas ZEE (zona ekonomi eksklusif) dan landas kontinen. Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan TNI untuk menjamin keunggulan di udara dan di laut.
"Artinya, kekuatan udara tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan udara atas semua operasi militer di laut."
Baca: Pergantian Panglima Jadi Momentum Membangun TNI Profesional)
Ia yakin calon dari TNI AU memiliki cara Pandang bahwa ruang udara memiliki nilai yang sangat penting dalam mendukung program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah.
Pola gelar TNI AU diminta mengutamakan daerah perbatasan seperti Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke, dan Kupang.
"Panglima baru perlu meningkatkan adalah kemampuan penginderaan dan penindakan atas obyek di udara dan obyek di atas permukaan," kata dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/3NOEG32k" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Presiden Joko Widodo telah berkirim surat kepada pimpinan DPR ihwal pergantian Panglima TNI. Dalam surat itu, Presiden hanya mengirim satu nama, yakni Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
"Hanya satu nama yang disampaikan," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin, 4 Desember 2017.
Surat rekomendasi itu diantarkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Fadli sekitar pukul 09.00 WIB. Menurut Fadli, Pratikno juga menyampaikan keinginan Presiden Jokowi agar pembahasan pergantian Panglima TNI dilakukan tanpa memakan waktu lama.
"Kita harapkan mudah-mudahan bisa begitu (cepat). Nanti tentu akan kami kordinasikan dengan pimpinan Komisi I dan juga fraksi-fraksi yang ada dalam Bamus untuk mengagendakan," ucap Fadli.
Dalam surat tersebut, lanjut Fadli, Presiden Jokowi juga menyampaikan tidak akan memperpanjang masa jabatan Gatot yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang. Pilihan untuk menunjuk Hadi sebagai calon pengganti Gatot pun merupakan hak Presiden Jokowi secara prerogratif.
Baca: Presiden Jokowi Rekomendasikan Hadi Tjahjanto jadi Panglima TNI
Fadli menegaskan DPT tak akan mengintervensi pilihan itu. Meski demikian, proses uji kelayakan atau fit and proper test tetap mesti dilakukan sebelum proses pelantikan.
"Hak prerogatif presiden, yang jelas ketentuan UU yang menggantikan (Panglima TNI) harus pernah menjadi kepala staf," ucap Politikus Gerindra ini.
Prioritas alutsista
Pengamat militer Susaningtyas Kertopati mendukung Panglima TNI berasal dari matra udara. Ia berharap Panglima TNI yang terpilih nanti bisa memperkuat pertahanan maritim.
"Sesuai visi Jokowi dalam poros maritim dunia. Harus fokus meningkatkan kemampuan angkatan laut dan angkatan udara di sektor maritim," kata dia.
Baca: Panglima TNI Berikutnya Diharapkan Minim Akrobat Politik)
Untuk itu, ia meminta Panglima terpilih memprioritaskan alat utama sistem senjata (alutsista) dari angkatan udara.
"Sudah selayaknya Panglima TNI dijabat dari TNI AU. Guna mewujudkan kepentingan nasional atas pertahanan maritim," katanya.
Kekuatan udara, tambah dia, dibangun agar TNI mampu beroperasi 24 jam hingga ruang udara di atas ZEE (zona ekonomi eksklusif) dan landas kontinen. Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan TNI untuk menjamin keunggulan di udara dan di laut.
"Artinya, kekuatan udara tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan udara atas semua operasi militer di laut."
Baca: Pergantian Panglima Jadi Momentum Membangun TNI Profesional)
Ia yakin calon dari TNI AU memiliki cara Pandang bahwa ruang udara memiliki nilai yang sangat penting dalam mendukung program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah.
Pola gelar TNI AU diminta mengutamakan daerah perbatasan seperti Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke, dan Kupang.
"Panglima baru perlu meningkatkan adalah kemampuan penginderaan dan penindakan atas obyek di udara dan obyek di atas permukaan," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
