PDI Perjuangan Menunggu  UU MD3 Berlaku
Bendahara Fraksi PDI Perjuangan Alex Indra Lukman (kanan)/ANT/M. Agung Rajasa
Jakarta: PDI Perjuangan mesih menunggu kepastian soal Undang-Undang tentang  MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). UU yang juga menentukan posisi politikus PDI Perjuangan di kursi pimpinan DPR itu belum memiliki nomor dan ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Bendahara Fraksi PDI Perjuangan Alex Indra Lukman menuturkan penambahan nama pimpnanan DPR yang akan diajukan tersebut bakal diumumkan setelah disetujui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Surat rekomendasi bakal diserahkan usai pimpinan DPR menetapkan jadwal paripurna untuk pelantikan.  

"Apakah ada Bamus untuk paripurna besok soal pelantikan, kalau itu tentu otomatis partai sudah kirim surat (nama pimpinan DPR)," kata Alex di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018.


Baca: Presiden Masih Mempelajari Isi UU MD3

PDI Perjuangan tak akan menunda-nunda penyerahan nama bila UU MD3 sah digunakan sebagai payung hukum. Produk legislasi kontroversial itu akan otomatis berlaku 30 hari setelah disahkan DPR, dengan atau tanda tangan Presiden Jokowi.

"Saya rasa partai akan menyurati segera kalau memang sudah ada Bamus untuk penetapan paripurna, ini kan Bamusnya saja belum," ucap dia.

Baca: DPR Pastikan UU MD3 Sah Dijalankan Mulai Besok

Alex menuturkan pembahasan UU MD3 telah melalui pembahasan panjang sebelum disahkan. Namun, PDI Perjuangan dipastikan mengikuti dinamika politik.

"Tentu di dalam proses ini kita berperan dan tidak mengabaikan kesadaran fraksi lain tentang sebuah keadilan dalam komposisi krusi pmpinan DPR. Tentu kami ingin ini lebih cepat, kalau enggak buat apa kita berjuang," ucap dia.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id