Menjaga Nalar Demi Berdiri di Atas Kebenaran

Jakarta: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan rakyat masih menjunjung nilai agama dan menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia juga harus menjaga jihad informasi sebagai wujud positif beragama. "Marilah menata nalar agar kita senantiasa berdiri di atas kebenaran dalam menyikapi berbagai informasi maupun ekspresi. Menjaga nalar seperti ini tentu juga menjadi pesan dan ajaran agama," jelas Lukman seperti dilansir Media Indonesia, Selasa 2 Januari 2018. Informasi, terang Lukman, berkembang begitu cepat. Warga harus menebarkan kedamaian. Setidaknya, kendalikan jemari dalam berbagai informasi. Ia juga mengatakan banyak hal lain yang harus dilakukan. "Ubahlah sikap dengan memperbanyak senyum dan berbagi nikmat. Damaikan hati, tenteramkan jiwa, cerdaskan pikiran agar kita memperoleh rahmat-Nya. Bahagiakan sesama maka kita akan lebih merasa bahagia," pesan bekas Wakil Ketua MPR itu. Politikus PPP itu juga meminta warga mengarahkan energi menjadi positif. Masa depan bangsa ditentukan bagaimana pengelolaan energi generasi muda. Anak-anak muda diharapkan dapat menggunakan energi mereka untuk beragam kegiatan positif agar masa muda yang berharga tidak berjalan sia-sia. Pada kesempatan berbeda, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya berharap tahun ini menjadi momentum memperkuat semangat kemanusiaan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Tahun politik 2018 menjadi ujian, apakah demokrasi Indonesia mampu berdiri kukuh pada pemahaman nilai kemanusiaan yang menyatu dengan nilai ketuhanan, kebangsaan, musyawarah mufakat, dan perjuangan menegakkan keadilan sosial," kata Hasto melalui keterangan tertulis. Hasto mengingatkan demokrasi dalam pemilu hanyalah alat. Jangan memecah-belah bangsa hanya demi kemenangan. Pemilu untuk mencari pemimpin yang jujur, visioner, dan mampu membawa perubahan untuk perikehidupan rakyat yang lebih baik. Dalam konteks itu, menurutnya, PDI Perjuangan berharap meskipun terjadi persaingan, watak perikemanusiaan dan perikeadilan tetap menjadi tolok ukur utama kualitas demokrasi di Indonesia pada Pilkada 2018. Tahun politik menjadi momen yang sangat rentan bagi persatuan. Beragam isu maupun informasi bohong berkembang luas. Warga harus pintar-pintar menyikapi.