Jakarta: Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan memastikan bakal memperjuangkan peningkatan dana desa. Hal itu disampaikan Anies dalam acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) 2023 di Jambi.
"Insyaallah ini kita akan serius sih peningkatan dana desa seperti yang disampaikan," kata Anies di lokasi, Rabu, 26 Juli 2023.
Menurut Anies, peningkatan dana desa menjadi kunci. Khususnya dalam menjawab setiap permasalahan yang dihadapi desa.
"Saya merespon apa yang disampaikan tadi, gaji perangkat desa yang rendah, birokrasi dana desa yang rumit," ujar Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mendorong otoritas belanja yang sesuai dengan kebutuhan desa. Jadi kewenangan terkait hal itu harus dibuat sistemnya.
"Kita ini memang juga tidak boleh tanpa kendali, dikendalikan 100 persen (tetapi) tidak sesuai kebutuhan," kata Anies.
Pasalnya, lanjut Anies, tidak semua kebutuhan desa itu sama semua. Kebutuhan desa harus disusun secara sistematis.
"Seragamnya desa adalah beragam, beragam enggak mungkin sama, kebutuhannya beragam dibuat sesuai kebutuhan dibuat sistemnya. Sehingga, satu sisi otoritas didelegasikan, pengeluaran disesuaikan, sisi lain tata kelola pemerintahan dijalankan dengan baik dan benar," jelas Anies.
Jakarta: Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP)
Anies Baswedan memastikan bakal memperjuangkan peningkatan dana desa. Hal itu disampaikan Anies dalam acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) 2023 di Jambi.
"
Insyaallah ini kita akan serius sih peningkatan dana desa seperti yang disampaikan," kata Anies di lokasi, Rabu, 26 Juli 2023.
Menurut Anies, peningkatan dana desa menjadi kunci. Khususnya dalam menjawab setiap permasalahan yang dihadapi desa.
"Saya merespon apa yang disampaikan tadi, gaji perangkat desa yang rendah, birokrasi dana desa yang rumit," ujar
Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mendorong otoritas belanja yang sesuai dengan kebutuhan desa. Jadi kewenangan terkait hal itu harus dibuat sistemnya.
"Kita ini memang juga tidak boleh tanpa kendali, dikendalikan 100 persen (tetapi) tidak sesuai kebutuhan," kata Anies.
Pasalnya, lanjut Anies, tidak semua kebutuhan desa itu sama semua. Kebutuhan desa harus disusun secara sistematis.
"Seragamnya desa adalah beragam, beragam enggak mungkin sama, kebutuhannya beragam dibuat sesuai kebutuhan dibuat sistemnya. Sehingga, satu sisi otoritas didelegasikan, pengeluaran disesuaikan, sisi lain tata kelola pemerintahan dijalankan dengan baik dan benar," jelas Anies.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
