Jakarta: Kebijakan hilirisasi yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang ekspor bahan mentah tambang didukung penuh. Sikap International Monetary Fund (IMF) yang terkesan mengintervensi kebijakan itu dikecam.
"Program hilirisasi yang dijalankan Pak Presiden Jokowi sudah tepat. Kita adalah negara yang mempunyai kedualatan di bidang ekonomi maupun politik. Tidak boleh ada satu negara pun yang boleh menganggu kebijakan negara kita, termasuk IMF," kata Ketua Umum Barikade 98, Benny Rhamdani dalam keterangan tertulis, Senin, 24 Juli 2023.
Hal tersebut diungkap Benny sekaligus merespons maraknya poster kecaman terhadap IMF yang terkesan mengintervensi kebijakan Jokowi. Dia melihat poster tersebut dibuat pihak yang mendukung kebijakan Jokowi untuk kedaulatan Indonesia.
Adapun, Benny merespons dicantumkannya logo Barikade 98 dalam beberapa poster. Dia bakal mengecek kebenaran terkait betul tidaknya ada keterkaitan organisasi yang dipimpinnya itu dalam pemasangan poster kecaman terhadap IMF.
"Nanti saya cek ke kawan-kawan Barikade 98 di Jawa Barat (Jabar) dan Jakarta, soal spanduk itu. Kalau melihat isi spanduk, sebagai Ketua Barikade 98, saya sih setuju," ucap dia.
Menurut dia, tidak boleh ada negara yang berhak mengatur atau mengintervensi kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah terkait. Sebab, hubungan antarnegara-negara di dunia didasarkan pada asas persahabatan dan kesetaraan.
"Dalam konteks hubungan internasional, kita harus saling mengormati. Tidak boleh ada penindasan yang dilakukan oleh satu negara kepada negara lain. Kita sudah muak dengan praktik-praktik imperialisme yang kerap dipertontonkan Amerika dan sekutunya," tegas dia.
Menurut Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ini, upaya hilirisasi Presiden Jokowi sejalan dengan konsep Trisakti yang diajarkan Bung Karno. Konsep tersebut mengandung kedaulatan di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan.
"Konsepsi Trisakti ini, sedang dijalankan Presiden Jokowi. Beliau merupakan Presiden setelah Bung Karno, yang memiliki keberanian melawan intervensi asing, serta tidak ingin membiarkan negaranya diatur atau dalam kendali negara lain," urai dia.
Benny juga meminta IMF, AS dan sekutunya, berhenti menjalankan praktik imprealisme. Sebab, ada upaya indikasi penjajahan di sektor ekonomi terhadap Indonesia.
Di sisi lain, Benny mengungkapkan Barikade 98 akan mengelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Hal tersebut sekaligus konsolidasi untuk merapatkan barisan. Pihaknya memiliki rencana mendemo Kedutaan Besar (Kedubes) AS. Hal tersebut sebagai bentuk penolakan atas sikap AS dan IMF.
"Bulan Agustus nanti, Barikade akan menggelar Rakernas di Jakarta. Setelah Rakernas, kami akan melalukan aksi masa di depan ke dubes AS, mengerahkan 5 sampai 10 ribu orang. Kami akan mengecam intervensi negara asing dan mendukung langkah Presiden Jokowi," kata dia.
Jakarta: Kebijakan hilirisasi yang digaungkan Presiden Joko Widodo (
Jokowi) yang melarang ekspor
bahan mentah tambang didukung penuh. Sikap International Monetary Fund (IMF) yang terkesan mengintervensi kebijakan itu dikecam.
"Program hilirisasi yang dijalankan Pak Presiden Jokowi sudah tepat. Kita adalah negara yang mempunyai kedualatan di bidang ekonomi maupun politik. Tidak boleh ada satu negara pun yang boleh menganggu kebijakan negara kita, termasuk
IMF," kata Ketua Umum Barikade 98, Benny Rhamdani dalam keterangan tertulis, Senin, 24 Juli 2023.
Hal tersebut diungkap Benny sekaligus merespons maraknya poster kecaman terhadap IMF yang terkesan mengintervensi kebijakan Jokowi. Dia melihat poster tersebut dibuat pihak yang mendukung kebijakan Jokowi untuk kedaulatan Indonesia.
Adapun, Benny merespons dicantumkannya logo Barikade 98 dalam beberapa poster. Dia bakal mengecek kebenaran terkait betul tidaknya ada keterkaitan organisasi yang dipimpinnya itu dalam pemasangan poster kecaman terhadap IMF.
"Nanti saya cek ke kawan-kawan Barikade 98 di Jawa Barat (Jabar) dan Jakarta, soal spanduk itu. Kalau melihat isi spanduk, sebagai Ketua Barikade 98, saya sih setuju," ucap dia.
Menurut dia, tidak boleh ada negara yang berhak mengatur atau mengintervensi kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah terkait. Sebab, hubungan antarnegara-negara di dunia didasarkan pada asas persahabatan dan kesetaraan.
"Dalam konteks hubungan internasional, kita harus saling mengormati. Tidak boleh ada penindasan yang dilakukan oleh satu negara kepada negara lain. Kita sudah muak dengan praktik-praktik imperialisme yang kerap dipertontonkan Amerika dan sekutunya," tegas dia.
Menurut Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ini, upaya hilirisasi Presiden Jokowi sejalan dengan konsep Trisakti yang diajarkan Bung Karno. Konsep tersebut mengandung kedaulatan di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan.
"Konsepsi Trisakti ini, sedang dijalankan Presiden Jokowi. Beliau merupakan Presiden setelah Bung Karno, yang memiliki keberanian melawan intervensi asing, serta tidak ingin membiarkan negaranya diatur atau dalam kendali negara lain," urai dia.
Benny juga meminta IMF, AS dan sekutunya, berhenti menjalankan praktik imprealisme. Sebab, ada upaya indikasi penjajahan di sektor ekonomi terhadap Indonesia.
Di sisi lain, Benny mengungkapkan Barikade 98 akan mengelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Hal tersebut sekaligus konsolidasi untuk merapatkan barisan. Pihaknya memiliki rencana mendemo Kedutaan Besar (Kedubes) AS. Hal tersebut sebagai bentuk penolakan atas sikap AS dan IMF.
"Bulan Agustus nanti, Barikade akan menggelar Rakernas di Jakarta. Setelah Rakernas, kami akan melalukan aksi masa di depan ke dubes AS, mengerahkan 5 sampai 10 ribu orang. Kami akan mengecam intervensi negara asing dan mendukung langkah Presiden Jokowi," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
