Firli Diyakini Objektif, Tak Terseret Kepentingan Politis
Candra Yuri Nuralam • 19 April 2023 19:20
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menjadi sorotan terkait polemik pencopotan Brigjen Endar Priantoro. Diduga ada pihak yang sengaja ingin mengganggu kerja KPK dengan memanfaatkan polemik ini.
Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyampaikan hari ini publik menjadi korban dari gerakan politis pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu kerja KPK. Menurut politikus PKS itu, publik harus bisa menilai kinerja KPK secara objektif tanpa terseret kepentingan politik mana pun.
“Kasihan masyarakat jadi korban politis, harusnya mereka bisa menilai apa yang sudah dilakukan oleh KPK secara objektif,” kata Mardani dalam Forum Group Discussion yang dilakukan oleh IACC di Gedung Juang, Jakarta, Rabu, 19 April 2023.
Di kesempatan yang sama, Ketua Forum Komunikasi Santri Indonesia, M Natsir menduga upaya mengkriminalisiasi Ketua KPK Firli Bahuri dengan narasi-narasi politis.
"Yang dilakukan oleh mereka yang selama ini melakukan aksi unjuk rasa memprotes Ketua KPK, Firli Bahuri. Jika dilihat dari polanya, ada upaya mengkriminalisasi Ketua KPK, mereka yang aksi itu syarat kepentingan politis,” ujar Natsir.
Pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing mengatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mantan Pimpinan KPK merupakan aksi yang jelas jelas bermuatan politis.
Menurut Emrus, apa yang dilakukan oleh mereka telah mencederai institusi KPK yang telah bekerja optimal dalam memberantas korupsi.
“Ya aksi Abraham Samad dan Novel Cs itu sangat politis, mereka enggak sadar sudah mencederai KPK yang bekerja sangat baik sampai hari ini,” kata Emrus.
Hal senada disampaikan oleh pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti yang mengatakan jika sudah seharusnya rakyat mendukung dan menjaga institusi KPK agar tugas memberantas korupsi dapat berjalan baik.
Ray Rangkuti juga menambahkan, bila KPK adalah lembaga independen yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. "Harusnya kita dukung KPK agar mereka bisa fokus bekerja memberantas korupsi,” tegas Ray.
Adapun hasil FGD ini menghasilkan sebuah petisi mendukung netralitas dan independensi KPK dan mengecam segala bentuk intervensi.
Agenda diskusi yang dihadiri oleh sejumlah OKP dan masyarakat umum itu dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan diskursus publik yang positif sehingga tidak terjerumus dalam narasi perpecahan yang dilakukan oleh sejumlah oknum.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menjadi sorotan terkait polemik pencopotan Brigjen Endar Priantoro. Diduga ada pihak yang sengaja ingin mengganggu kerja KPK dengan memanfaatkan polemik ini.
Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyampaikan hari ini publik menjadi korban dari gerakan politis pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu kerja KPK. Menurut politikus PKS itu, publik harus bisa menilai kinerja KPK secara objektif tanpa terseret kepentingan politik mana pun.
“Kasihan masyarakat jadi korban politis, harusnya mereka bisa menilai apa yang sudah dilakukan oleh KPK secara objektif,” kata Mardani dalam Forum Group Discussion yang dilakukan oleh IACC di Gedung Juang, Jakarta, Rabu, 19 April 2023.
Di kesempatan yang sama, Ketua Forum Komunikasi Santri Indonesia, M Natsir menduga upaya mengkriminalisiasi Ketua KPK Firli Bahuri dengan narasi-narasi politis.
"Yang dilakukan oleh mereka yang selama ini melakukan aksi unjuk rasa memprotes Ketua KPK, Firli Bahuri. Jika dilihat dari polanya, ada upaya mengkriminalisasi Ketua KPK, mereka yang aksi itu syarat kepentingan politis,” ujar Natsir.
Pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing mengatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mantan Pimpinan KPK merupakan aksi yang jelas jelas bermuatan politis.
Menurut Emrus, apa yang dilakukan oleh mereka telah mencederai institusi KPK yang telah bekerja optimal dalam memberantas korupsi.
“Ya aksi Abraham Samad dan Novel Cs itu sangat politis, mereka enggak sadar sudah mencederai KPK yang bekerja sangat baik sampai hari ini,” kata Emrus.
Hal senada disampaikan oleh pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti yang mengatakan jika sudah seharusnya rakyat mendukung dan menjaga institusi KPK agar tugas memberantas korupsi dapat berjalan baik.
Ray Rangkuti juga menambahkan, bila KPK adalah lembaga independen yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. "Harusnya kita dukung KPK agar mereka bisa fokus bekerja memberantas korupsi,” tegas Ray.
Adapun hasil FGD ini menghasilkan sebuah petisi mendukung netralitas dan independensi KPK dan mengecam segala bentuk intervensi.
Agenda diskusi yang dihadiri oleh sejumlah OKP dan masyarakat umum itu dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan diskursus publik yang positif sehingga tidak terjerumus dalam narasi perpecahan yang dilakukan oleh sejumlah oknum.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AGA)
