Pemerintah Harus Memastikan BLT BBM Tepat Sasaran

Jakarta: Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) cukup mendesak dilakukan melihat tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun dampak penyesuaian ini akan sangat buruk bagi masyarakat apabila tidak ada stimulus pada kelompok rentan. "Kita sama-sama mengerti bahwa pemerintah hari ini sedang berjuang sekuat tenaga untuk memberikan solusi terbaik bagi permasalahan yang ada, namun dalam menyikapi persoalan ini pemerintah harus membuat ulasan yang konstruktif dan komprehensif guna menjawab pertanyaan masyarakat," kata Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP Himahbudhi) Ravindra di Jakarta, Rabu, 31 Agustus 2022. Ravindra menambahkan pemerintah juga perlu memastikan stimulus Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diwacanakan agar tepat sasaran dan menjangkau seluruh kelompok rentan. Sebab kelompok inilah yang akan sangat terdampak dari penyesuaian harga BBM.    "Jadi harus clear dulu dari awal, bagaimana mekanisme stimulusnya, bagaimana proyeksinya dan berapa lama masyarakat dapat bertahan dengan BLT tersebut sehingga masyarakat juga teredukasi bahwa tujuan utama pemerintah adalah memperbaiki manfaat distribusi subsidi," ungkap Ravindra.  Diketahui, BBM bersubsidi perlu diatur ulang karena adanya tekanan terhadap Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah dan DPR beberapa bulan lalu menyepakati dana untuk subsidi BBM Pertalite, Solar, serta LPG 3kg dan tarif listrik di bawah 3.000 VA untuk tahun ini mencapai Rp502,4 triliun. "Pola konsumsi yang terus meningkat membuat alokasi dana subsidi tersebut justru meleset. Bila negara ini tidak ingin semakin terpuruk, mungkin penyesuaian harga adalah langkah safety yang harus ditempuh, namun dengan persiapan yang matang dan waktu yang tepat," ujar Ravindra. Ia menilai kebijakan ini cukup rasional jika menilik data. Pasalnya, penikmat subsidi BBM ini justru mayoritas masyarakat mampu. Artinya, jika permasalahan ini tidak kunjung dituntaskan maka negara akan terus merugi. "Pemerintah harusnya memiliki rencana strategis dalam menentukan kebijakan yang berkaitan langsung dengan rakyat, jika memang penikmat BBM subsidi adalah masyarakat mampu maka solusi nya adalah pembatasan yang tepat sasaran sehingga tidak membuka peluang kenaikan harga BBM dikemudian hari," tutupnya.