Jakarta: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim diingatkan tak egois membuat kebijakan atau menyusun regulasi. Dia harus belajar dari penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
"Mendikbud dalam hal ini harus benar-benar belajar, tidak boleh egois (menyusun regulasi)," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya saat dihubungi, Rabu, 21 September 2021.
Wakil Ketua Fraksi NasDem itu menyampaikan, pembuat kebijakan harus terbuka menyusun rancangan aturan. Jangan seperti penyusunan RUU Sisdiknas yang dinilai banyak pihak dibuat secara tertutup.
Seluruh Fraksi di DPR pun sepakat RUU Sisdiknas tak dimasukkan ke dalam evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 dan Daftar Prolegnas Prioritas 2023. Nadiem dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) diminta memperbaiki draf RUU Sisdiknas terlebih dahulu.
Perbaikan diingatkan dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Aspirasi stakeholder harus diserap agar tidak menimbulkan permasalahan baru.
"Membuka ruang dialog dengan stakeholder secara luas kemudian tidak menciptakan kerusuhan yang baru," ujar Willy.
Penyusunan RUU Sisdiknas menuai pro dan kontra. Sebab, penyusunan bakal beleid tersebut dilakukan secara tertutup.
Sejumlah ketentuan pun dianggap tak berpihak kepada pelaku pendidikan. Salah satunya, penghapusan tunjangan guru.
Akibat banyak penolakan, seluruh fraksi di DPR pun menolak RUU Sisdiknas tak masuk ke dalam Evaluasi Prolegnas Prioritas 2022 dan Daftar Prolegnas Prioritas 2023.
Jakarta: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (
Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim diingatkan tak egois membuat kebijakan atau menyusun regulasi. Dia harus belajar dari penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
"Mendikbud dalam hal ini harus benar-benar belajar, tidak boleh egois (menyusun regulasi)," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg)
DPR Willy Aditya saat dihubungi, Rabu, 21 September 2021.
Wakil Ketua Fraksi NasDem itu menyampaikan, pembuat kebijakan harus terbuka menyusun rancangan aturan. Jangan seperti penyusunan RUU Sisdiknas yang dinilai banyak pihak dibuat secara tertutup.
Seluruh Fraksi di DPR pun sepakat
RUU Sisdiknas tak dimasukkan ke dalam evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 dan Daftar Prolegnas Prioritas 2023.
Nadiem dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) diminta memperbaiki draf RUU Sisdiknas terlebih dahulu.
Perbaikan diingatkan dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Aspirasi
stakeholder harus diserap agar tidak menimbulkan permasalahan baru.
"Membuka ruang dialog dengan
stakeholder secara luas kemudian tidak menciptakan kerusuhan yang baru," ujar Willy.
Penyusunan RUU Sisdiknas menuai pro dan kontra. Sebab, penyusunan bakal beleid tersebut dilakukan secara tertutup.
Sejumlah ketentuan pun dianggap tak berpihak kepada pelaku pendidikan. Salah satunya, penghapusan tunjangan guru.
Akibat banyak penolakan, seluruh fraksi di DPR pun menolak RUU Sisdiknas tak masuk ke dalam Evaluasi Prolegnas Prioritas 2022 dan Daftar Prolegnas Prioritas 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
