Jakarta: Langkah Polri melakukan mitigasi potensi polarisasi politik dinilai tepat. Politik identitas dan politisasi Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) disebut sumber perpecahan bangsa.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Willem Wandik sepakat dengan pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan tidak ada lagi polarisasi di masyarakat dalam momen Pemilu 2024.
Wandik menyebut polarisasi yang terjadi pada Pemilu 2019 masih terasa hingga saat ini.
Padahal, katanya, komunikasi antar elite sudah cair dan dinamis, namun di kalangan masyarakat menengah ke bawah, terbentuk sekat-sekat dan perpecahan yang belum hilang.
"Salah satu yang menjadi biang atas polarisasi ini adalah politik identitas dan politisasi SARA, serta maraknya ujaran kebencian dan hoaks," kata Wandik yang merupakan anggota DPR RI dari dapil Papua ini.
Wandik mendukung pemerintah khususnya institusi kepolisian untuk berperan aktif melakukan mitigasi, dengan membuat program-program yang inklusif dan melibatkan partisipasi masyarakat lintas agama.
"Kami mengapresiasi Kapolri dan jajarannya melakukan doa bersama, penampilan budaya dan kuliner nusantara, serta mengajak berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan untuk memperingati Hari Bhayangkara bersama," ujarnya.
Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan, Polri perlu melakukan langkah tegas dan tidak permisif kepada oknum dan kelompok intoleran yang ingin mengganggu dan memecah-belah masyarakat.
"Terbukti, kepolisian menindak tegas oknum dan ormas radikal yang mengganggu ketertiban masyarakat," tuturnya.
Namun, GAMKI melihat masih ada oknum aparat kepolisian yang membiarkan tindakan intoleransi terjadi di wilayah kerjanya. Bahkan menurut hasil penelitian, terdapat oknum-oknum aparat yang terpapar paham radikal.
"Maka kami mendukung penuh Kapolri dan jajaran untuk kembali menguatkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, baik di dalam internal kepolisian maupun di wilayah eksternal," kata dia.
Jakarta: Langkah Polri melakukan mitigasi potensi polarisasi politik dinilai tepat. Politik identitas dan politisasi Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) disebut sumber perpecahan bangsa.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Willem Wandik sepakat dengan pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan tidak ada lagi polarisasi di masyarakat dalam momen Pemilu 2024.
Wandik menyebut polarisasi yang terjadi pada Pemilu 2019 masih terasa hingga saat ini.
Padahal, katanya, komunikasi antar elite sudah cair dan dinamis, namun di kalangan masyarakat menengah ke bawah, terbentuk sekat-sekat dan perpecahan yang belum hilang.
"Salah satu yang menjadi biang atas polarisasi ini adalah politik identitas dan politisasi SARA, serta maraknya ujaran kebencian dan hoaks," kata Wandik yang merupakan anggota DPR RI dari dapil Papua ini.
Wandik mendukung pemerintah khususnya institusi kepolisian untuk berperan aktif melakukan mitigasi, dengan membuat program-program yang inklusif dan melibatkan partisipasi masyarakat lintas agama.
"Kami mengapresiasi Kapolri dan jajarannya melakukan doa bersama, penampilan budaya dan kuliner nusantara, serta mengajak berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan untuk memperingati Hari Bhayangkara bersama," ujarnya.
Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan, Polri perlu melakukan langkah tegas dan tidak permisif kepada oknum dan kelompok intoleran yang ingin mengganggu dan memecah-belah masyarakat.
"Terbukti, kepolisian menindak tegas oknum dan ormas radikal yang mengganggu ketertiban masyarakat," tuturnya.
Namun, GAMKI melihat masih ada oknum aparat kepolisian yang membiarkan tindakan intoleransi terjadi di wilayah kerjanya. Bahkan menurut hasil penelitian, terdapat oknum-oknum aparat yang terpapar paham radikal.
"Maka kami mendukung penuh Kapolri dan jajaran untuk kembali menguatkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, baik di dalam internal kepolisian maupun di wilayah eksternal," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
