NEWSTICKER
Rieke Diah Pitaloka (Foto:Antara/Yudhi Mahatma)
Rieke Diah Pitaloka (Foto:Antara/Yudhi Mahatma)

Rieke Diah Pitaloka Desak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Jadi Prioritas Baleg

Nasional ruu dpr
Anindya Legia Putri • 18 Mei 2016 16:44
medcom.id, Jakarta: Hari ini digelar rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, membahas kegiatan Baleg Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi pembahasan penting yang diharapkan masuk dalam prioritas Prolegnas 2016.
 
Anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka lantang menyampaikan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi urgensi yang harus segera disahkan.
 
"Memperkuat apa yang disampaikan teman-teman terkait UU Penghapusan Kekerasan Seksual. Sudah masuk dalam perubahan Prolegnas, dalam urutan 20. Namun Karena urgensinya, kita bisa mendorong hal tersebut. Meskipun harus masuk ke Bamus (Badan Musyawarah) dulu, tapi dari Baleg juga bisa dibahas, karena Baleg kan dari berbagai komisi," kata Rieke, saat rapat Baleg berlangsung di Komplek MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2016).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi urgensi karena hal ini terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
 
Rieke meminta agar Baleg mendukung RUU tersebut masuk dalam pembahasan Baleg.
 
Selain Rieke, anggota Komisi IX Esti Wijayanti juga menyatakan bahwa sudah terdapat 70 tanda tangan dari berbagai fraksi di DPR yang menyetujui agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat segera menjadi pembahasan di Baleg.
 
"Diharapkan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah masuk dalam Prolegnas perubahan. Sudah ada 70 tanda tangan dari anggota DPR, karena ini darurat," ucap Esti Wijayanti.
 
Pimpinan Rapat Baleg Supratman Andi Agtas pun menyampaikan, pihaknya telah menghubungi Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly guna mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam proritas Prolegnas 2016.
 
Pada dasarnya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah menjadi komitmen kesepakatan di Baleg. Namun, tetap harus menunggu sikap fraksi masing-masing dalam pembahasan perubahan Prolegans yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni 2016.
 
"Semua ini juga akan kami komunikasikan dengan pemerintah. Apakah Prolegnas yang 40 UU itu akan ada penambahan lagi, itu semua bergantung pada komunikasi kita dengan pemerintah," ujar Supratman.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif