medcom.id, Jakarta: Pembahasan Revisi Undang-undang Pilkada lebih bernuansa memperjuangkan kepentingan pribadi politikus ketimbang perbaikan proses Pilkada. Apalagi pembahasan dilakukan tertutup, sementara animo masyarakat tinggi terhadap isu ini.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, DPR tak mampu mengolah dengan baik ketertarikan masyarakat terhadap isu dan pembahasan RUU Pilkada. Animo masyarakat yang tinggi di awal, kemudian melempem akibat proses pembahasan RUU yang tertutup.
Tingginya animo ini terlihat dari temuan Data Science Indonesia dan Perludem soal kicauan di Twitter. Ada lebih dari 35 ribu tweet sejak 17 hingga 25 Mei 2016 terkait isu Pilkada.
Analis Data Science Indonesia Satya Nugraha mengatakan, perkembangan dunia Twitter cukup besar dan simpel untuk diambil datanya. Metode yang dilakukan ialah machine learning dengan menggunakan sekitar 300 kata kunci terkait Pilkada dan RUU Pilkada.
"Analisa sentiment menunjukan kencenderungan ke arah yang lebih negatif pada RUU Pilkada," kata Satya di Media Center Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/6/2016)
Direktur Eksekutif Indonesia Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi mengatakan, gejala ini menunjukkan adanya keinginan dan animo masyarakat yang tak tertampung dengan baik oleh DPR dalam hal pembahasan RUU ini. Ia menuding proses yang tertutup sebagai dalangnya. Padahal, revisinya mencapai 80 persen dari UU lama.
"Sebagian besar rapat tertutup. Baru dua hari terakhir saja mau terbuka. Sebagian besar fraksi-fraksi sudah mencapai kesepatan dengan Pemerintah tercapai. Ini meresahkan, karena banyak hal yang disampaikan masyarakat tapi tidak terakomodir DPR," kata Hanafi.
medcom.id, Jakarta: Pembahasan Revisi Undang-undang Pilkada lebih bernuansa memperjuangkan kepentingan pribadi politikus ketimbang perbaikan proses Pilkada. Apalagi pembahasan dilakukan tertutup, sementara animo masyarakat tinggi terhadap isu ini.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, DPR tak mampu mengolah dengan baik ketertarikan masyarakat terhadap isu dan pembahasan RUU Pilkada. Animo masyarakat yang tinggi di awal, kemudian melempem akibat proses pembahasan RUU yang tertutup.
Tingginya animo ini terlihat dari temuan Data Science Indonesia dan Perludem soal kicauan di Twitter. Ada lebih dari 35 ribu tweet sejak 17 hingga 25 Mei 2016 terkait isu Pilkada.
Analis Data Science Indonesia Satya Nugraha mengatakan, perkembangan dunia Twitter cukup besar dan simpel untuk diambil datanya. Metode yang dilakukan ialah machine learning dengan menggunakan sekitar 300 kata kunci terkait Pilkada dan RUU Pilkada.
"Analisa sentiment menunjukan kencenderungan ke arah yang lebih negatif pada RUU Pilkada," kata Satya di Media Center Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/6/2016)
Direktur Eksekutif Indonesia Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi mengatakan, gejala ini menunjukkan adanya keinginan dan animo masyarakat yang tak tertampung dengan baik oleh DPR dalam hal pembahasan RUU ini. Ia menuding proses yang tertutup sebagai dalangnya. Padahal, revisinya mencapai 80 persen dari UU lama.
"Sebagian besar rapat tertutup. Baru dua hari terakhir saja mau terbuka. Sebagian besar fraksi-fraksi sudah mencapai kesepatan dengan Pemerintah tercapai. Ini meresahkan, karena banyak hal yang disampaikan masyarakat tapi tidak terakomodir DPR," kata Hanafi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MBM)
