Jakarta: PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) membantah terlibat dalam pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam). Proyek yang ada di dalam rancangan peraturan presiden (Perpres) tersebut bakal menggunakan anggaran hingga US$124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun.
"Tidak ada satu kontrak pun dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) ke PT TMI. PT TMI tidak ditugaskan untuk pembelian atau pengadaan oleh Kementerian Pertahanan," kata Corporate Secretary PT TMI Wicaksono Aji, dalam keterangan tertulis, Selasa, 1 Juni 2021.
Dia menjelaskan PT TMI merupakan wadah para ahli-ahli alat utama sistem persenjataan (alutista) berteknologi canggih, elektronika, dan teknokrat. Mereka fokus pada mempelajari dan melatih atau training of trainer (ToT) dalam proses pencarian alutsista terbaik.
Baca: PAN Minta Pengadaan Alpalhankam Rp1,7 Kuadriliun Dipikir Ulang
"Peran PT TMI adalah menganalisa dan memberi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, aik itu pemerintah, pendidikan ataupun swasta dalam hal ToT," ungkap dia.
Dia menyebutkan visi PT TMI mewujudkan ToT yang berbobot dan berkualitas dari segi teknologi dan teknis. Kehadiran PT TMI adalah untuk menjawab permasalahan ToT yang selama ini belum maksimal.
"Yang kerap kali disebabkan oleh beberapa prinsipal yang belum penuh dalam memberikan teknologinya kepada Indonesia," sebut dia.
Selain itu, dia menjelaskan PT TMI dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. "Dulunya adalah Yayasan Kesejahterahaan Pendidikan dan Perumahan di bawah Kementerian Pertahanan," ujar dia.
Nama PT TMI belakangan mencuat ke publik terkait isu pengadaan alpalhankam. Informasi awal disampaikan pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie dalam sebuah podcast di YouTube, pada pekan lalu.
Total nilai pengadaan mencapai Rp 1.760 triliun. Pengadaan alpalhankam bakal dilakukan dalam 25 tahun ke depan.
Jakarta: PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) membantah terlibat dalam pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (
alpalhankam). Proyek yang ada di dalam rancangan peraturan presiden (Perpres) tersebut bakal menggunakan anggaran hingga US$124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun.
"Tidak ada satu kontrak pun dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) ke PT TMI. PT TMI tidak ditugaskan untuk pembelian atau pengadaan oleh Kementerian Pertahanan," kata Corporate Secretary PT TMI Wicaksono Aji, dalam keterangan tertulis, Selasa, 1 Juni 2021.
Dia menjelaskan PT TMI merupakan wadah para ahli-ahli alat utama sistem persenjataan (alutista) berteknologi canggih, elektronika, dan teknokrat. Mereka fokus pada mempelajari dan melatih atau
training of trainer (ToT) dalam proses pencarian alutsista terbaik.
Baca:
PAN Minta Pengadaan Alpalhankam Rp1,7 Kuadriliun Dipikir Ulang
"Peran PT TMI adalah menganalisa dan memberi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, aik itu pemerintah, pendidikan ataupun swasta dalam hal ToT," ungkap dia.
Dia menyebutkan visi PT TMI mewujudkan ToT yang berbobot dan berkualitas dari segi teknologi dan teknis. Kehadiran PT TMI adalah untuk menjawab permasalahan ToT yang selama ini belum maksimal.
"Yang kerap kali disebabkan oleh beberapa prinsipal yang belum penuh dalam memberikan teknologinya kepada Indonesia," sebut dia.
Selain itu, dia menjelaskan PT TMI dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. "Dulunya adalah Yayasan Kesejahterahaan Pendidikan dan Perumahan di bawah Kementerian Pertahanan," ujar dia.
Nama PT TMI belakangan mencuat ke publik terkait isu pengadaan alpalhankam. Informasi awal disampaikan pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie dalam sebuah podcast di YouTube, pada pekan lalu.
Total nilai pengadaan mencapai Rp 1.760 triliun. Pengadaan alpalhankam bakal dilakukan dalam 25 tahun ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
