Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) dan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) dan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

DPR Pastikan Pembahasan RUU HIP Disetop

Nasional gbhn ruu dpr RUU Haluan Ideologi Pancasila
Kautsar Widya Prabowo • 17 Juli 2020 10:21
Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dihentikan. Pemerintah telah mengajukan beleid baru tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
 
"Tidak diteruskan (pembahasannya) karena sudah ada konsep RUU baru dari pemerintah yang mana mengatakan bahwa mempunyai perbedaan yang sangat besar antara HIP dan BPIP," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020.
 
Puan menjelaskan sejumlah perbedaan antara RUU HIP dan RUU BPIP. RUU BPIP terdiri atas 7 bab dan 17 pasal, sedangkan RUU HIP berisikan 10 bab dan 60 pasal. RUU BPIP hanya mengatur tugas, wewenang, fungsi, dan pembinaan ideologi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Puan memastikan pasal-pasal yang memunculkan perdebatan di tengah masyarakat di RUU HIP tak lagi tercantum.

Tahapan perubahan

Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin menjelaskan dokumen pengganti RUU HIP sudah diserahkan pemerintah. Dalam waktu 60 hari pemerintah harus memberikan jawaban untuk nasib pembahasan RUU HIP.
 
"Pemerintah memberi (jawaban) masukan untuk merubah substansi dan judul dalam bentuk saran, yaitu RUU tentang BPIP," terang Azis.
 
Baca: Pemerintah Serahkan Konsep RUU BPIP ke DPR
 
Terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui untuk dapat membahas penggantian judul dan isi menjadi RUU BPIP. RUU tersebut akan dibawa ke rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus). Kemudian, RUU BPIP dibawa ke rapat paripurna. Paripurna akan menyerahkan RUU BPIP ke Badan Legislasi (Baleg) untuk dibahas.
 
"Baleg akan membahas untuk merubah substansi dan judul, untuk dibawa lagi ke Bamus dan paripurna," tuturnya
 
Selanjutnya, DPR akan mengumumkan pengesahan dari RUU tersebut. Dia memastikan seluruh aspirasi dari masyarakat dan pemerintah terkait RUU BPIP akan diakomodasi dengan baik.
 
DPR telah memutuskan 37 RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. Salah satunya RUU HIP.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif