KSPI Minta Jatah Menteri ke Prabowo
Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di aksi May Day KSPI. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.
Jakarta: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta jatah menteri kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Itu tercantum dalam kontrak politik Prabowo dan KSPI dalam deklarasi dukungan di Pilpres 2019. 

Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi mengatakan ada 10 kontrak politik yang ditandatangani Prabowo. Demi mengawal kontrak politik itu, dia meminta Prabowo menempatkan perwakilan KSPI sebagai pembantu presiden. 

"Ini bukan hanya kontrak politik tapi meminta Prabowo agar kader terbaik kita jadi orang-orang terdekat di dalam kabinet," kata Rusdi di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa 1 Mei 2018.


KSPI meminta jatah menteri menteri perekonomian atau menteri tenaga kerja. Sosok yang paling tepat menempati jabatan itu, kata Rusdi, Presiden KSPI Said Iqbal. 

"Itu bukan untuk kepentingan personal, tapi kepentingan buruh Indonesia. Kader terbaik kami salah satunya adalah Presiden KSPI Said Iqbal," jelas Rusdi. 

Baca: Peserta Deklarasi KSPI Dukung Prabowo Dibebankan Biaya Tiket

Rusdi tak memusingkan bila acara Hari Buruh ini justru diisi dengan kegiatan politis. Menurut dia, tahun politik adlaah momen yang tepat buruh terlibat dalam politik.

"Buruh harus jadi subjek perubahan. Buruh harus terlibat dalam politik bukan sebagai penonton bukan follower," jelas dia.

Di sisi lain, Prabowo juga dikontrak untuk berani mencabut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Dia juga dituntut memberikan transportasi murah dan pendidikan gratis bagi buruh.



(OGI)