Jakarta: Partai NasDem mendukung upaya Partai Demokrat melawan upaya hukum peninjauan (PK) ke Mahkamah Agung (MA) yang dilayangkan kubu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu masih mencoba mengambil alih Partai Demokrat dengan menempuh upaya hukum tersebut.
"Partai Demokrat harus terus melawan gerakan jahat, cepat atau lambat kebenaran pasti menang," kata Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Jawa 1 NasDem, Effendy Choirie atau Gus Choi, saat dihubungi, dikutip Rabu, 5 April 2023.
Effendy prihatin dengan masih adanya upaya hukum tersebut. Padahal, kata dia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang dikukuhkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).
"Kita ikut sedih dan prihatin. Oknum istana terus melakukan gerakan jahat merusak demokrasi, berarti merusak negara. Mereka yang seharusnya menjaga demokrasi, memperbaiki negara, dan menjadi teladan yang baik, tapi yang terjadi sebaliknya," ucap Effendy.
Sebelumnya, AHY mengatakan Moeldoko cs masih berambisi merebut Partai Demokrat. Hal itu terbukti dengan adanya pengajuan PK di MA.
"Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan Dokter Hewan Jhoni Allen Marbun, masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin, 3 April 2023.
PK merupakan langkah hukum kesekian yang dilakukan kubu Moeldoko. Mereka klaim memiliki empat novum baru.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Jakarta:
Partai NasDem mendukung upaya
Partai Demokrat melawan upaya hukum peninjauan (PK) ke Mahkamah Agung (MA) yang dilayangkan kubu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu masih mencoba mengambil alih Partai Demokrat dengan menempuh upaya hukum tersebut.
"Partai Demokrat harus terus melawan gerakan jahat, cepat atau lambat kebenaran pasti menang," kata Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Jawa 1 NasDem, Effendy Choirie atau Gus Choi, saat dihubungi, dikutip Rabu, 5 April 2023.
Effendy prihatin dengan masih adanya upaya hukum tersebut. Padahal, kata dia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang dikukuhkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).
"Kita ikut sedih dan prihatin. Oknum istana terus melakukan gerakan jahat merusak demokrasi, berarti merusak negara. Mereka yang seharusnya menjaga demokrasi, memperbaiki negara, dan menjadi teladan yang baik, tapi yang terjadi sebaliknya," ucap Effendy.
Sebelumnya, AHY mengatakan
Moeldoko cs masih berambisi merebut Partai Demokrat. Hal itu terbukti dengan adanya pengajuan PK di MA.
"Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan Dokter Hewan Jhoni Allen Marbun, masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin, 3 April 2023.
PK merupakan langkah hukum kesekian yang dilakukan kubu Moeldoko. Mereka klaim memiliki empat novum baru.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
