Jakarta: Fraksi NasDem merupakan satu-satunya partai yang ada di bakal Koalisi Perubahan mendukung pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). Sikap tersebut merupakan komitmen mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf).
"Sampai akhir, komitmen Partai NasDem seperti yang ditegaskan Ketua Umum kami Bapak Surya Paloh untuk tegak lurus dengan kebijakan top priority dan fokus dari presiden," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023.
Ketua DPP Partai NasDem menyampaikan sikap politik terkait pengesahan Perppu Ciptaker dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tak bisa dikaitkan. Sebab, kedua hal tersebut memiliki konteks berbeda.
"Itu konteksnya lain padang lain belalang. Itu konteksnya moralitas NasDem mendukung secara total yang menjadi kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Kami berada di sana," ungkap dia.
Sedangkan sikap terkait Pilpres 2024 merupakan hak konstitusional NasDem sebagai partai politik. NasDem memiliki kewenangan sendiri menentukan sikap dan menyusun strategi pada kontestasi Pilpres mendatang.
Dia meyakini sikap terkait pengesahan Perppu Ciptaker tak akan mempengaruhi penjajakan Koalisi Perubahan yang dilakukan bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Kedua partai itu diyakini memahami keputusan politik yang diambil NasDem.
"Konteks dengan teman-teman PKS dan Demokrat adalah hak konstitusional partai politik untuk mengusung Capres di pemilu 2024," ujar dia.
Adapun Partai Demokrat dan PKS kembali menegaskan penolakan mereka terhadap Perppu Cipta Kerja. Bahkan, anggota fraksi PKS walk out atau keluar dari ruang rapat sebagai pernyataan sikap menolak pengesahan Perppu Ciptaker menjadi UU. (Media Group News/Marselina Tabita Tumundo)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Jakarta: Fraksi
NasDem merupakan satu-satunya partai yang ada di bakal Koalisi Perubahan mendukung pengesahan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). Sikap tersebut merupakan komitmen mendukung pemerintahan
Presiden Joko Widodo dan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf).
"Sampai akhir, komitmen Partai NasDem seperti yang ditegaskan Ketua Umum kami Bapak Surya Paloh untuk tegak lurus dengan kebijakan top priority dan fokus dari presiden," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023.
Ketua DPP Partai NasDem menyampaikan sikap politik terkait pengesahan Perppu Ciptaker dengan
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tak bisa dikaitkan. Sebab, kedua hal tersebut memiliki konteks berbeda.
"Itu konteksnya lain padang lain belalang. Itu konteksnya moralitas NasDem mendukung secara total yang menjadi kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Kami berada di sana," ungkap dia.
Sedangkan sikap terkait
Pilpres 2024 merupakan hak konstitusional
NasDem sebagai partai politik. NasDem memiliki kewenangan sendiri menentukan sikap dan menyusun strategi pada kontestasi Pilpres mendatang.
Dia meyakini sikap terkait pengesahan Perppu Ciptaker tak akan mempengaruhi penjajakan Koalisi Perubahan yang dilakukan bersama Partai Keadilan Sejahtera (
PKS) dan
Partai Demokrat. Kedua partai itu diyakini memahami keputusan politik yang diambil NasDem.
"Konteks dengan teman-teman PKS dan Demokrat adalah hak konstitusional partai politik untuk mengusung Capres di pemilu 2024," ujar dia.
Adapun Partai Demokrat dan PKS kembali menegaskan penolakan mereka terhadap Perppu Cipta Kerja. Bahkan, anggota fraksi PKS walk out atau keluar dari ruang rapat sebagai pernyataan sikap menolak pengesahan Perppu Ciptaker menjadi UU.
(Media Group News/Marselina Tabita Tumundo)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
