Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menghentikan narasi dengan logika keliru soal dugaan upaya perampokan Partai Demokrat. Usaha yang tengah dilakukan Kepala Staf Presiden Moeldoko itu dinilai bukan hak politik.
"Pak Jokowi setop lah bermain dengan logika-logika yang seakan-akan kita tidak paham. Rakyat paham dan cerdas ini permainan Anda, bukan Moeldoko-nya," kata Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk 'Jokowi Cawe-cawe Kasus Korupsi BTS? Itu tidak Benar,' Minggu, 21 Mei 2023
Denny menyinggung pernyataan Jokowi yang menyebut tindakan Moeldoko merupakan urusan pribadi dan hak politik. Argumen itu dinilai tidak masuk akal.
"Seseorang yang tidak ada sejarahnya di Partai Demokrat tiba-tiba mengambil alih, tidak punya KTA (kartu tanda anggota), itu bukan hak politik," tegas dia.
Menurut Denny, sikap diam Jokowi seolah menjadi restu kepada Moeldoko untuk mengusik Demokrat. Hal itu bisa dihubungkan dengan Demokrat sebagai bagian dari Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.
"Diamnya itu yang menyebabkan Pak Moeldoko melakukan aksi pencopetan yang ujungnya mengambil paksa tiket pencapresan Anies," ujar eks Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu.
Denny juga mengajak seluruh masyarakat mengawal peninjauan kembali (PK) Moeldoko. Sebab, putusan PK belum keluar lantaran masih berproses di ruang tertutup.
"Itu betul-betul tidak bisa diprediksi kapan putusan PK keluar dan keluarnya seperti apa. Kecuali kita cawe-cawe di dalamnya," tutur dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menghentikan narasi dengan logika keliru soal dugaan upaya perampokan
Partai Demokrat. Usaha yang tengah dilakukan Kepala Staf Presiden
Moeldoko itu dinilai bukan hak politik.
"Pak Jokowi setop lah bermain dengan logika-logika yang seakan-akan kita tidak paham. Rakyat paham dan cerdas ini permainan Anda, bukan Moeldoko-nya," kata Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dalam diskusi virtual
Crosscheck Medcom.id bertajuk 'Jokowi Cawe-cawe Kasus Korupsi BTS? Itu tidak Benar,' Minggu, 21 Mei 2023
Denny menyinggung pernyataan
Jokowi yang menyebut tindakan Moeldoko merupakan urusan pribadi dan hak politik. Argumen itu dinilai tidak masuk akal.
"Seseorang yang tidak ada sejarahnya di Partai Demokrat tiba-tiba mengambil alih, tidak punya KTA (kartu tanda anggota), itu bukan hak politik," tegas dia.
Menurut Denny, sikap diam Jokowi seolah menjadi restu kepada Moeldoko untuk mengusik Demokrat. Hal itu bisa dihubungkan dengan Demokrat sebagai bagian dari Koalisi Perubahan yang mengusung
Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.
"Diamnya itu yang menyebabkan Pak Moeldoko melakukan aksi pencopetan yang ujungnya mengambil paksa tiket pencapresan Anies," ujar eks Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu.
Denny juga mengajak seluruh masyarakat mengawal peninjauan kembali (PK) Moeldoko. Sebab, putusan PK belum keluar lantaran masih berproses di ruang tertutup.
"Itu betul-betul tidak bisa diprediksi kapan putusan PK keluar dan keluarnya seperti apa. Kecuali kita cawe-cawe di dalamnya," tutur dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ABK)