Jokowi Perintahkan BPPT, Kementerian, dan Lembaga Akuisisi Teknologi

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mengakusisi teknologi. Perintah ini juga berlaku untuk kementerian dan lembaga lainnya.  "BPPT harus menjadi lembaga akuisisi teknologi maju dari mana pun," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, 8 Maret 2021. Jokowi mengatakan Indonesia membutuhkan teknologi untuk memulihkan ekonomi nasional. Teknologi tersebut belum diproduksi di dalam negeri.  Baca: Jokowi Dorong BPPT Jadi Pusat Kecerdasan Teknologi Indonesia "Jadi strategi kita mengakuisisi teknologi dari luar negeri. Itu kunci percepatan pemulihan ekononomi kita. BPPT harus mempersiapkan strategi akuisisi teknologi dari luar yang sangat bermanfaat dan bisa diimplementasikan secara cepat," perintah Jokowi.  Namun, Kepala Negara menegaskan agar BPPT, kementerian, dan lembaga jangan terima jadi. Sebab, hal tersebut memperlambat inovasi di dalam negeri. Jokowi khawatir bila ini terus terjadi Indonesia semakin tertinggal.  "Kita harus membuat kerja sama produksi teknologi di Indonesia, ini tolong digarisbawahi harus membuat kerja sama produksi teknologi di Indonesia yang melibatkan para teknolog di Indonesia, sehingga transfer pengetahuan dan transfer pengalaman berjalan," tegas Jokowi.  Perintah ini juga berlaku untuk seluruh jajaran kabinet, terutama kementerian koordinator seperti Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi. "Ini juga diperuntukkan bagi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Koordinasi Penanaman Modal," ujar Jokowi.