Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Gugatan Rizal Ramli Soal Presidential Treshold Ditolak MK

Nasional mahkamah konstitusi pemilu pemilihan presiden
Fachri Audhia Hafiez • 14 Januari 2021 16:07
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Gugatan ini diajukan ekonom Rizal Ramli dan rekannya, Abdulrachim Kresno.
 
"Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan melalui akun YouTube MK, Kamis, 14 Januari 2021.
 
Menurut hakim, Rizal tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan uji materi. Kondisi itu membuat pokok permohonan tidak bisa dipertimbangkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hakim konstitusi Arief Hidayat menyebut Rizal mengaku beberapa kali mendapat dukungan publik sebagai calon presiden (capres). Dukungan diklaim juga datang dari beberapa partai politik (parpol). 
 
Baca: Pilpres 2024 Ajang Kepala Daerah Naik Kelas
 
Namun, hakim menilai tidak ada bukti yang dapat meyakinkan bila Rizal pernah dicalonkan oleh parpol sebagai capres. Tidak dijelaskan juga parpol mana saja yang memberikan dukungan.
 
"Mestinya pemohon satu (Rizal Ramli) menunjukkan bukti itu kepada Mahkamah atau menyertakan parpol pendukung," tegas Arief.
 
Argumentasi Rizal juga dinilai tak relevan terkait kerugian potensial ketika mendeklarasikan diri dalam pilpres. Rizal mengaku harus membayar sejumlah uang kepada parpol ketika mendeklarasikan diri.
 
"Tidak terdapat pula hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Apalagi klaim tersebut tidak didukung oleh dengan bukti yang bisa meyakinkan Mahkamah," terang Arief.
 
Pemohon Abdulrachim juga dinilai tidak memiliki kerugian konstitusional atas presidential threshold. Ketentuan itu dipersoalkan karena dianggap tidak memberikan kebebasan memilih pasangan capres-cawapres kepada publik.
 
Rizal bersama Abdulrachim menggugat Pasal 222 UU Pemilu untuk meniadakan presidential threshold. Pasal itu menegaskan partai maupun koaliasi partai mesti memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah di level nasional pada pemilu sebelumnya untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.
 
Presidential threshold dinilai merugikan partai baru yang ingin mencalonkan presiden dan wakil presiden. Selain itu, sistem tersebut diklaim kental politik uang. Pasal 222 dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif