Catatan DPD terhadap Prolegnas 2018
Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI memberikan catatan terkait penyelenggaraan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018.(Foto:Dok.DPD)
Jakarta: Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI memberikan catatan terkait penyelenggaraan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018. Terdapat beberapa permasalahan yang berdampak terhadap pembahasan dan impelementasi undang-undang (UU).

"Terutama yang berimplikasi dengan permasalahan di daerah dan permasalahan pelaksanaan pembentukan undang-undang pada umumnya,” kata Wakil Ketua PPUU DPD RI Nofi Candra, dikutip keterangan tertulis, Rabu, 24 Oktober 2018.

Nofi menyebutkan, persoalan terhadap pelaksanaan UU masih dirasakan. Sebab, ada UU yang baru disahkan langsung diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Sedangkan sisi kuantitas pembahasan Prolegnas 2018 masih jauh dari harapan. Dari 50 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk Prolegnas 2018, baru sembilan yang disahkan menjadi UU. 

"Dari sekitar 41 RUU yang belum selesai, 27 RUU masih dalam tahap pembicaraan tingkat I,” katanya.

Dia pun menyayangkan, aturan yang disahkan tidak ada satu pun usul atau lingkup tugas DPD RI. Oleh karena itu, DPD RI berpandangan bahwa pembangunan legislasi dirasakan masih belum mencerminkan keberpihakan terhadap daerah.

"Capaian tersebut sangat ironis jika melihat jumlah 3 RUU dari DPD yang termasuk Prolegnas luncuran RUU Tahun 2017,” kata Nofi.

Nofi pun mendesak agar DPD RI dilibatkan secara aktif dalam pembahasan. Keterlibatan yang dimaksud yaitu dalam semua tahapan pembahasan RUU. "Kami seharusnya dilibatkan dalam semua tahap pembahasan RUU yang sesuai dengan ruang lingkup kewenangan DPD RI,” kata Nofi.



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id