medcom.id, Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dipastikan rampung tahun ini. Keberadaan lembaga ini dibutuhkan mengingat pengguna internet di Indonesia mencapai 130 juta orang.
"Insyaallah. Mudah-mudahan segera," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat 22 September 2017.
Baca: Badan Siber Harus Diisi Sosok Mumpuni
BSSN, kata Wiranto, bertugas memproteksi kegiatan siber seluruh Indonesia. Lembaga ini akan berada di bawah Kementeri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
“Perpresnya sudah. Kalau kita enggak segera memproteksi akan sangat mengganggu. Apalagi Indonesia sedang mencanangkan ekonomi digital. Kan, membutuhkan satu pertahanan sipil yang handal supaya enggak diganggu yang lain,” ujarnya.
Baca: Indonesia Kini Punya Badan Siber dan Sandi Negara
Pemerintah berharap keberadaan BSSN tidak tumpang tindih antarkementerian dan lembaga lainnya dalam memproteksi siber Tanah air.
“Ini nanti yang mengkoordinasikan semua itu, memayungi. Kegiatan siber kalau macam-macam dilakukan secara mandiri, tanpa ada koordinasi bisa tumpang tindih, overlap. Sehingga semuanya mempunyai bagian," katanya.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/lKYMrXXK" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dipastikan rampung tahun ini. Keberadaan lembaga ini dibutuhkan mengingat pengguna internet di Indonesia mencapai 130 juta orang.
"Insyaallah. Mudah-mudahan segera," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat 22 September 2017.
Baca:
Badan Siber Harus Diisi Sosok Mumpuni
BSSN, kata Wiranto, bertugas memproteksi kegiatan siber seluruh Indonesia. Lembaga ini akan berada di bawah Kementeri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
“Perpresnya sudah. Kalau kita enggak segera memproteksi akan sangat mengganggu. Apalagi Indonesia sedang mencanangkan ekonomi digital. Kan, membutuhkan satu pertahanan sipil yang handal supaya enggak diganggu yang lain,” ujarnya.
Baca:
Indonesia Kini Punya Badan Siber dan Sandi Negara
Pemerintah berharap keberadaan BSSN tidak tumpang tindih antarkementerian dan lembaga lainnya dalam memproteksi siber Tanah air.
“Ini nanti yang mengkoordinasikan semua itu, memayungi. Kegiatan siber kalau macam-macam dilakukan secara mandiri, tanpa ada koordinasi bisa tumpang tindih, overlap. Sehingga semuanya mempunyai bagian," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
