Polisi cilik Papua merayakan HUT Kemerdekaan RI. Foto: MI/Panca Syurkani
Polisi cilik Papua merayakan HUT Kemerdekaan RI. Foto: MI/Panca Syurkani

Wapres Instruksikan Pembangunan Papua Dipercepat dengan Pendekatan Humanis

Nasional Papua Wapres maruf amin otonomi khusus papua Masyarakat Papua
Kautsar Widya Prabowo • 15 Desember 2021 17:54
Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menggelar rapat koordinasi tentang percepatan pembangunan di Papua. Ma'ruf ingin pendekatan baru di bidang keamanan dapat diterapkan dengan dinamis dalam mewujudkan kesejahteraan di Bumi Cenderawasih itu. 
 
"Pendekatannya lebih humanis dan dialogis dengan masyarakat, terutama dengan tokoh-tokoh adat, agama, tokoh pendidikan, perempuan, dan pemuda," ujar Ma'ruf dalam konferensi pers dari Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Desember 2021. 
 
Selain itu, ia ingin semua persoalan dalam percepatan pembangunan Papua, mulai dari kesejahteraan, keamanan, hingga isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dapat dikoordinasikan. Persoalan ini diyakini dapat terselesaikan melalui jalur-jalur diplomasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Langkah-langkah membangun berbagai infrastruktur, termasuk infrastruktur keamanan kelembagaannya, dilengkapi supaya bisa terlaksananya upaya-upaya pendekatan teritorial secara lebih sempurna," ungkap Ma'ruf Amin.
 
Baca: Wapres Minta KPPU Perkuat Pengawasan Sektor Digital
 
Ma'ruf menjelaskan pelaksanaan program tidak seluruhnya berasal dari pemerintah pusat, tetapi melibatkan otoritas setempat yang memahami seluk-beluk daerah. Alhasil, kerja sama dengan pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat harus terus dijalankan.
 
"Penguatan operasi teritorial dengan melibatkan kodim, koramil, babinsa sebagai ujung tombak di lapangan untuk melakukan pendekatan kesejahteraan kepada orang asli Papua (OAP)," terang dia.
 
Dia menjelaskan pemerintah telah menerbitkan beragam landasan hukum untuk percepatan pembangunan Papua. Hal ini melibuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat hingga Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif