medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menjelaskan rencana dibentuknya panitia khusus DPR untuk Pelindo II adalah guna memperbaiki tata kelola pelabuhan. Dia memastikan kalau fokus pansus nantinya bukan soal dicopotnya Komjen Budi Waseso dari jabatan Kabareskrim.
"Fokus kita bukan pada pergantian Buwas dan Anang. Karena wewenang polri, Menteri saja bisa di reshuffle, bukan itu yang jadi fokus," kata Arsul Sani dalam Bincang Pagi Metro TV, Minggu (13/9/2015).
Selanjutnya kata politisi PPP ini, wacana pembentukan Pansus juga sebagai bentuk pengawalan terhadap proses penegakkan hukum di Pelindo II. Salah satunya hal yang bakal jadi fokus Pansus, kata dia, adalah soal isu dugaan adanya intervensi dibalik proses penanganan hukum Pelindo II.
"Yang harus jadi fokus, misalnya, dalam proses penegakan hukum itu ada intervensi atau tidak dari kekuatan politik misalnya. Pansus juga tidak boleh jadi bentuk intervensi yang baru," terang dia.
Wacana pembentukan pansus DPR untuk Pelindo menuai pro dan kontra. Beberapa pihak sepakat dengan pembentukan Pansus Pelindo II ini, namun tak sedikit juga yang melihat pembentukan Pansus Pelindo II hanya jadi panggung politik bagi para legislator.
Seperti diketahui, Badan Reserse Kriminal Polri menyelidiki dugaan korupsi dan pencucian uang dalam proyek pengadaan mobile crane harbour di Pelindo II. Dalam kasus ini, penyidik Bareskrim, dibantu petugas dari Polda Metro Jaya dan Polres Tanjung Priok menggeledah kantor Pelindo II di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penggeledahan juga menyasar ruangan Lino.
Saat penggeledahan terjadi, Lino yang sempat menghalangi penggeledahan, menghubungi Sofyan Djalil untuk mempertanyakan maksud polisi. Dua hari setelah penggeledahan, Budi Waseso dicopot dari jabatannya. Dia kini menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional. Buwas bertukar tempat dengan Anang Iskandar yang tadinya menjabat Kepala BNN.
medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menjelaskan rencana dibentuknya panitia khusus DPR untuk Pelindo II adalah guna memperbaiki tata kelola pelabuhan. Dia memastikan kalau fokus pansus nantinya bukan soal dicopotnya Komjen Budi Waseso dari jabatan Kabareskrim.
"Fokus kita bukan pada pergantian Buwas dan Anang. Karena wewenang polri, Menteri saja bisa di reshuffle, bukan itu yang jadi fokus," kata Arsul Sani dalam
Bincang Pagi Metro TV, Minggu (13/9/2015).
Selanjutnya kata politisi PPP ini, wacana pembentukan Pansus juga sebagai bentuk pengawalan terhadap proses penegakkan hukum di Pelindo II. Salah satunya hal yang bakal jadi fokus Pansus, kata dia, adalah soal isu dugaan adanya intervensi dibalik proses penanganan hukum Pelindo II.
"Yang harus jadi fokus, misalnya, dalam proses penegakan hukum itu ada intervensi atau tidak dari kekuatan politik misalnya. Pansus juga tidak boleh jadi bentuk intervensi yang baru," terang dia.
Wacana pembentukan pansus DPR untuk Pelindo menuai pro dan kontra. Beberapa pihak sepakat dengan pembentukan Pansus Pelindo II ini, namun tak sedikit juga yang melihat pembentukan Pansus Pelindo II hanya jadi panggung politik bagi para legislator.
Seperti diketahui, Badan Reserse Kriminal Polri menyelidiki dugaan korupsi dan pencucian uang dalam proyek pengadaan mobile crane harbour di Pelindo II. Dalam kasus ini, penyidik Bareskrim, dibantu petugas dari Polda Metro Jaya dan Polres Tanjung Priok menggeledah kantor Pelindo II di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penggeledahan juga menyasar ruangan Lino.
Saat penggeledahan terjadi, Lino yang sempat menghalangi penggeledahan, menghubungi Sofyan Djalil untuk mempertanyakan maksud polisi. Dua hari setelah penggeledahan, Budi Waseso dicopot dari jabatannya. Dia kini menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional. Buwas bertukar tempat dengan Anang Iskandar yang tadinya menjabat Kepala BNN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
