Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merespons santai kritik usulan pemisahan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) terpisah bakal menyedot anggaran negara. Bila memberatkan keuangan, PKB menilai ada opsi agar pemilu tak boros anggaran, yaitu presiden dan wakil presiden dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Kalau hitungannya soal menghemat anggaran supaya tidak dua kali begitu, ada yang lebih hemat, presiden dipilih di MPR," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.
Wakil Ketua MPR itu mengatakan pemisahan pileg dan pilpres lebih bermanfaat. Khususnya untuk mendalami visi dan misi calon legislatif (caleg) yang kurang terekspos lantaran fokus masyarakat pilpres.
"Ya tentu tapi kan itu lebih bermanfaat dari pada beli kucing dalam karung," ungkap dia.
Dia menegaskan usulan tersebut dicetuskan PKB karena ingin masyarakat fokus pada setiap pemilihan. Sebab, para calon yang dipilih bakal menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan.
"Ini soal mencari pemimpin lima tahun. Kalau mau lebih efektif lagi untuk soal penyelenggaraan pilih aja di MPR itu kan bisa didiskusikan," jelas dia.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. Langkah tersebut dipandang untuk menghormati kedaulatan rakyat dalam memilih.
Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (
PKB) merespons santai kritik usulan pemisahan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) terpisah bakal menyedot anggaran negara. Bila memberatkan keuangan, PKB menilai ada opsi agar pemilu tak boros anggaran, yaitu presiden dan wakil presiden dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Kalau hitungannya soal menghemat anggaran supaya tidak dua kali begitu, ada yang lebih hemat, presiden dipilih di MPR," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.
Wakil Ketua MPR itu mengatakan pemisahan pileg dan
pilpres lebih bermanfaat. Khususnya untuk mendalami visi dan misi calon legislatif (caleg) yang kurang terekspos lantaran fokus masyarakat pilpres.
"Ya tentu tapi kan itu lebih bermanfaat dari pada beli kucing dalam karung," ungkap dia.
Dia menegaskan usulan tersebut dicetuskan PKB karena ingin masyarakat fokus pada setiap pemilihan. Sebab, para calon yang dipilih bakal menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan.
"Ini soal mencari pemimpin lima tahun. Kalau mau lebih efektif lagi untuk soal penyelenggaraan pilih aja di MPR itu kan bisa didiskusikan," jelas dia.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. Langkah tersebut dipandang untuk menghormati kedaulatan rakyat dalam memilih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
