medcom.id, Jakarta: Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, menilai perlu dibentuk tim panel etik. Hal itu agar kasus dugaan pencatutan nama presiden dapat terungkap jelas.
"Kami meminta MKD membentuk panel kode etik yang bersumber dari pihak independen. Hal tersebut agar tidak ada kesan MKD bermain-main. Biar masyarakat tahu persis duduk permasalahannya," kata Adies Kadir di ruang sidang MKD, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (16/12/2015).
Dengan membentuk panel kode etik, kata Kadir, akan dapat lebih dalam menggali motif lain di balik pelaporan Menteri ESDM Sudirman Said.
"Dari hasil pemeriksaan dalam persidangan teradu pengadu dan saksi-saksi dalam persidangan yang kita lakukan kita berpendapat masih ada fakta yang belum dapat diungkapkan dalam persidangan. Alat bukti rekaman asli tidak pernah diserahkan ke MKD, dengan alasan dibuat-buat tidak ada bukti yang sah," terangnya.
Hanya ada kesaksian tunggal. Karena itu, bagi dia, harus ditambahkan alat bukti yang lain. "Agar kebenaran dapat ditegakkan, marwah DPR dikembalikan, agar masyarakat tahu persis siapa yang salah, maka perlu dibentuk panel kode etik," kata Kadir.
medcom.id, Jakarta: Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, menilai perlu dibentuk tim panel etik. Hal itu agar kasus dugaan pencatutan nama presiden dapat terungkap jelas.
"Kami meminta MKD membentuk panel kode etik yang bersumber dari pihak independen. Hal tersebut agar tidak ada kesan MKD bermain-main. Biar masyarakat tahu persis duduk permasalahannya," kata Adies Kadir di ruang sidang MKD, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (16/12/2015).
Dengan membentuk panel kode etik, kata Kadir, akan dapat lebih dalam menggali motif lain di balik pelaporan Menteri ESDM Sudirman Said.
"Dari hasil pemeriksaan dalam persidangan teradu pengadu dan saksi-saksi dalam persidangan yang kita lakukan kita berpendapat masih ada fakta yang belum dapat diungkapkan dalam persidangan. Alat bukti rekaman asli tidak pernah diserahkan ke MKD, dengan alasan dibuat-buat tidak ada bukti yang sah," terangnya.
Hanya ada kesaksian tunggal. Karena itu, bagi dia, harus ditambahkan alat bukti yang lain. "Agar kebenaran dapat ditegakkan, marwah DPR dikembalikan, agar masyarakat tahu persis siapa yang salah, maka perlu dibentuk panel kode etik," kata Kadir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(YDH)
