medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla tak menganggap serius wacana pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurut JK, itu hanyalah usulan yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Ya namanya usul, terserah saja. Usul kan banyak," kata JK sembari tersenyum di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2015).
JK mengaku, tak setuju andai sekolah pamong praja itu dibubarkan. Kata dia, IPDN masih dibutuhkan untuk menghasilkan birokrat handal.
JK merasa tak ada hubungan perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) dari luar dengan dibubarkannya IPDN. PNS, kata dia, memang banyak direkrut dari luar IPDN.
Hanya, birokrat pamong praja, seperti camat dan lurah harus menempuh sekolah khusus. Dan, IPDN-lah tempatnya.
"Khusus pamong praja, urusan camat, lurah itu harus ada pendidikannya, sama dengan insinyur ada pendidikan insinyur, ada pendidikan dokter. ini kepemimpinan pamong praja itu kemendagri harus ada sekolahnya," jelas dia.
Terkait dengan pernah ditemukannya kasus kekerasan di IPDN, JK mengatakan, alasan itu tak cukup untuk membubarkan institut tersebut. "Itu bukan IPDN-nya dibubarin, ya kekerasanya yang harus (dihilangkan)," pungkas JK.
Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyindir lulusan IPDN yang dianggap tak mumpuni. Ahok, sapaan Basuki, menganggap universitas negeri maupun swasta dianggap mampu menelurkan birokrat andal.
medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla tak menganggap serius wacana pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurut JK, itu hanyalah usulan yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Ya namanya usul, terserah saja. Usul kan banyak," kata JK sembari tersenyum di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2015).
JK mengaku, tak setuju andai sekolah pamong praja itu dibubarkan. Kata dia, IPDN masih dibutuhkan untuk menghasilkan birokrat handal.
JK merasa tak ada hubungan perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) dari luar dengan dibubarkannya IPDN. PNS, kata dia, memang banyak direkrut dari luar IPDN.
Hanya, birokrat pamong praja, seperti camat dan lurah harus menempuh sekolah khusus. Dan, IPDN-lah tempatnya.
"Khusus pamong praja, urusan camat, lurah itu harus ada pendidikannya, sama dengan insinyur ada pendidikan insinyur, ada pendidikan dokter. ini kepemimpinan pamong praja itu kemendagri harus ada sekolahnya," jelas dia.
Terkait dengan pernah ditemukannya kasus kekerasan di IPDN, JK mengatakan, alasan itu tak cukup untuk membubarkan institut tersebut. "Itu bukan IPDN-nya dibubarin, ya kekerasanya yang harus (dihilangkan)," pungkas JK.
Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyindir lulusan IPDN yang dianggap tak mumpuni. Ahok, sapaan Basuki, menganggap universitas negeri maupun swasta dianggap mampu menelurkan birokrat andal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(KRI)
