Jakarta: Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri menyebut pihaknya tak ingin buru-buru mengambil sikap bergabung ke pemerintahan. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan.
"Saya tidak bisa jawab sekarang. Dalam mengambil sikap politik harus dibahas dan dipikirkan secara komprehensif," ujarnya di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin, 12 Agustus 2019.
Andai merapat, kata Rachmawati, hal itu tak semata urusan bagi-bagi kursi. Menurutnya, Gerindra harus memiliki fungsi yang jelas untuk kemajuan bangsa.
Rachmawati mengatakan sejak awal Gerindra memosisikan diri sebagai antitesis pemerintah. Apalagi ia mengeklaim pemerintahan saat ini tak lagi sejalan dengan Undang-Undang Dasar (UUD)1945. Sehingga Gerindra tetap berada di luar pemerintahan.
Baca juga: Golkar Dukung Keputusan Jokowi Terkait Bergabungnya Gerindra
"Masih (oposisi) sampai saat ini. Saya mengatakan kita sebaiknya di luar sistem," pungkasnya.
Pengamat Politik Ray Rangkuti sebelumnya menyebut Partai Gerindra ingin bergabung dengan koalisi Jokowi. Dugaan itu muncul setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertandang ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"60 persen Gerindra ingin masuk koalisi 01, masuk dalam pemerintahan. Ada target yang ingin dicapai Prabowo," ucapnya di Gado-Gado Boplo Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 27 Juli 2019.
Menurutnya, Partai Gerindra tegas menyatakan ingin tetap di oposisi. Bahkan narasi Prabowo saat bertemu Jokowi membuktikan hal tersebut.
Jakarta: Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri menyebut pihaknya tak ingin buru-buru mengambil sikap bergabung ke pemerintahan. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan.
"Saya tidak bisa jawab sekarang. Dalam mengambil sikap politik harus dibahas dan dipikirkan secara komprehensif," ujarnya di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin, 12 Agustus 2019.
Andai merapat, kata Rachmawati, hal itu tak semata urusan bagi-bagi kursi. Menurutnya, Gerindra harus memiliki fungsi yang jelas untuk kemajuan bangsa.
Rachmawati mengatakan sejak awal Gerindra memosisikan diri sebagai antitesis pemerintah. Apalagi ia mengeklaim pemerintahan saat ini tak lagi sejalan dengan Undang-Undang Dasar (UUD)1945. Sehingga Gerindra tetap berada di luar pemerintahan.
Baca juga:
Golkar Dukung Keputusan Jokowi Terkait Bergabungnya Gerindra
"Masih (oposisi) sampai saat ini. Saya mengatakan kita sebaiknya di luar sistem," pungkasnya.
Pengamat Politik Ray Rangkuti sebelumnya menyebut Partai Gerindra ingin bergabung dengan koalisi Jokowi. Dugaan itu muncul setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertandang ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"60 persen Gerindra ingin masuk koalisi 01, masuk dalam pemerintahan. Ada target yang ingin dicapai Prabowo," ucapnya di Gado-Gado Boplo Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 27 Juli 2019.
Menurutnya, Partai Gerindra tegas menyatakan ingin tetap di oposisi. Bahkan narasi Prabowo saat bertemu Jokowi membuktikan hal tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
