Jakarta: PPP memprotes kebijakan rekomendasi 200 mubalig yang diterbitkan Kementerian Agama. Sekjen PPP Arsul Sani mengklaim telah meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin agar mencabutnya.
"Itu kami sampaikan (cabut rekomendasi mubalig), tapi tentu Pak Menag harus bicara dengan seluruh jajarannya," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Mei 2018.
Arsul menyebut, Lukman bukan inisiator kebijakan daftar 200 mubalig itu. Penerbitan kebijakan berdasarkan akumulasi masukan jajaran Kementerian Agama.
"Enggak boleh juga mentang-mentang kader PPP terus mengikuti apa yang disuarakan partainya tanpa mendengarkan jajarannya," ujarnya.
Baca: Menag Sebut Daftar Mubalig Permintaan Masyarakat
PPP menyayangkan terbitnya daftar 200 mubalig oleh Kemenag. Atas kebijakan itu, PPP juga sudah memanggil dan meminta penjelasan Lukman yang merupakan kader PPP.
Arsul mengatakan, kebijakan itu harusnya didahului konsultasi publik secara terbuka. Terlebih, rekomendasi mubalig yang sifatnya hanya rujukan itu sangat sensitif dan rentan menjadi polemik.
"Setelah ada ruang konsultasi publik yang cukup, baru kemudian diputuskan kebijakannya itu," ujarnya.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ybDOl1AN" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: PPP memprotes kebijakan rekomendasi 200 mubalig yang diterbitkan Kementerian Agama. Sekjen PPP Arsul Sani mengklaim telah meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin agar mencabutnya.
"Itu kami sampaikan (cabut rekomendasi mubalig), tapi tentu Pak Menag harus bicara dengan seluruh jajarannya," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Mei 2018.
Arsul menyebut, Lukman bukan inisiator kebijakan daftar 200 mubalig itu. Penerbitan kebijakan berdasarkan akumulasi masukan jajaran Kementerian Agama.
"Enggak boleh juga mentang-mentang kader PPP terus mengikuti apa yang disuarakan partainya tanpa mendengarkan jajarannya," ujarnya.
Baca: Menag Sebut Daftar Mubalig Permintaan Masyarakat
PPP menyayangkan terbitnya daftar 200 mubalig oleh Kemenag. Atas kebijakan itu, PPP juga sudah memanggil dan meminta penjelasan Lukman yang merupakan kader PPP.
Arsul mengatakan, kebijakan itu harusnya didahului konsultasi publik secara terbuka. Terlebih, rekomendasi mubalig yang sifatnya hanya rujukan itu sangat sensitif dan rentan menjadi polemik.
"Setelah ada ruang konsultasi publik yang cukup, baru kemudian diputuskan kebijakannya itu," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
