medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Hermanto menegaskan pihaknya akan mati-matian membela Perppu Pilkada. Apalagi, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta Fraksi Partai Golkar menolak Perppu Pilkada.
"Kami akan sekuat tenaga untuk keberhasilan masyarakat. Karena ini yang diinginkan rakyat. Partai Demokrat harus bisa mengawal. Dengan alasan, perppu tersebut adalah hal yang paling diinginkan masyarakat," terang Wakil Ketua DPR itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2014).
Demokrat, melalui Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono yang pada saat mengeluarkan Perppu Pilkada masih menjabat presiden, sama sekali tidak main-main mengeluarkan Perppu tersebut. Pasalnya, pengesahan UU Pilkada di DPR mendapat reaksi besar dari masyarakat.
Disahkannya UU Pilkada pada saat itu dinilai mematikan demokrasi Indonesia. Bukan hanya itu, disahkannya UU Pilkada dianggap tindakan perampasan hak politik masyarakat. Atas alasan itu, SBY akhirnya mengeluarkan Perppu Pilkada untuk menggugurkan UU Pilkada hasil pengesahan DPR.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Hermanto menegaskan pihaknya akan mati-matian membela Perppu Pilkada. Apalagi, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta Fraksi Partai Golkar menolak Perppu Pilkada.
"Kami akan sekuat tenaga untuk keberhasilan masyarakat. Karena ini yang diinginkan rakyat. Partai Demokrat harus bisa mengawal. Dengan alasan, perppu tersebut adalah hal yang paling diinginkan masyarakat," terang Wakil Ketua DPR itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2014).
Demokrat, melalui Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono yang pada saat mengeluarkan Perppu Pilkada masih menjabat presiden, sama sekali tidak main-main mengeluarkan Perppu tersebut. Pasalnya, pengesahan UU Pilkada di DPR mendapat reaksi besar dari masyarakat.
Disahkannya UU Pilkada pada saat itu dinilai mematikan demokrasi Indonesia. Bukan hanya itu, disahkannya UU Pilkada dianggap tindakan perampasan hak politik masyarakat. Atas alasan itu, SBY akhirnya mengeluarkan Perppu Pilkada untuk menggugurkan UU Pilkada hasil pengesahan DPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
