medcom.id, Jakarta: Partai Demokrat menegaskan tidak ada deal pragmatis dengan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, terkait perubahan sikapnya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.
"Enggak ada deal-deal pragmatis, Demokrat selama ini mencermati dinamika yang berkembang di luar gedung DPR," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Ramadhan Pohan melalui siaran pers yang diterima Metrotvnews.com, Jumat (19/9/2014).
Ramadh`an mengatakan berbaliknya sikap Demokrat yang semula bersikukuh mendukung pilkada tak langsung menjadi setuju pilkada langsung, didasari sikap murni dan panggilan nurani publik luas. tidak ada kesepakatan politik tertentu dengan Jokowi-JK.
Dengan satu pemahaman sikap soal RUU Pilkada, lanjut dia, ini tidak mengartikan Demokrat akan segera bergabung dengan koalisi pendukung Pemerintah Jokowi-JK. "Pak SBY sudah tegaskan kami penyeimbang dan di luar pemerintahan," tukas anggota Komisi I DPR ini.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah SBY-Boediono melalui Kenenterian Dalam Negeri mengusulkan draf RUU Pilkada kepada DPR yang salah satunya memuat tentang perubahan sistem pilkada, dari sistem proporsional terbuka yakni kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, diubah menjadi sistem proporsional tertutup yakni pkepala daerah dipilih oleh wakil rakyat di DPRD.
Usulan pemerintah ini disepakati oleh mayoritas fraksi partai politik di DPR yang nota bene pendukung Prabowo-Hatta saat Pilpres 2014 lalu, yakni Demokrat, Golkar, PAN, PKS, Gerindra, dan PPP.
Namun saat ini Demokrat merubah pandangannya dengan menolak sistem pilkada tidak langsung. Sikap ini sejalan dengan Fraksi PDIP, Hanura, dan PKB di DPR. Demokrat berharap pada penetapan RUU Pilkada sebagai UU, 25 September, sistem pilkada langsung dapat disepakati.
medcom.id, Jakarta: Partai Demokrat menegaskan tidak ada
deal pragmatis dengan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, terkait perubahan sikapnya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.
"Enggak ada deal-deal pragmatis, Demokrat selama ini mencermati dinamika yang berkembang di luar gedung DPR," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Ramadhan Pohan melalui siaran pers yang diterima
Metrotvnews.com, Jumat (19/9/2014).
Ramadh`an mengatakan berbaliknya sikap Demokrat yang semula bersikukuh mendukung pilkada tak langsung menjadi setuju pilkada langsung, didasari sikap murni dan panggilan nurani publik luas. tidak ada kesepakatan politik tertentu dengan Jokowi-JK.
Dengan satu pemahaman sikap soal RUU Pilkada, lanjut dia, ini tidak mengartikan Demokrat akan segera bergabung dengan koalisi pendukung Pemerintah Jokowi-JK. "Pak SBY sudah tegaskan kami penyeimbang dan di luar pemerintahan," tukas anggota Komisi I DPR ini.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah SBY-Boediono melalui Kenenterian Dalam Negeri mengusulkan draf RUU Pilkada kepada DPR yang salah satunya memuat tentang perubahan sistem pilkada, dari sistem proporsional terbuka yakni kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, diubah menjadi sistem proporsional tertutup yakni pkepala daerah dipilih oleh wakil rakyat di DPRD.
Usulan pemerintah ini disepakati oleh mayoritas fraksi partai politik di DPR yang nota bene pendukung Prabowo-Hatta saat Pilpres 2014 lalu, yakni Demokrat, Golkar, PAN, PKS, Gerindra, dan PPP.
Namun saat ini Demokrat merubah pandangannya dengan menolak sistem pilkada tidak langsung. Sikap ini sejalan dengan Fraksi PDIP, Hanura, dan PKB di DPR. Demokrat berharap pada penetapan RUU Pilkada sebagai UU, 25 September, sistem pilkada langsung dapat disepakati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
