medcom.id, Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengapresiasi langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perppu). Politisi PKB Lukman Edy mengatakan dua Perppu yang diterbitkan SBY merupakan langkah akhir bagi presiden untuk menyelamatkan bangsa.
"Menurut saya, itu langkah yang tersisa bagi presiden untuk meyelamatkan demokrasi dan daulat rakyat ini," ujarnya dalam acara Bincang Pagi Metro TV, Jalan Pilar Mas Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (4/10/2014).
Namun, lanjutnya, pernyataan sikap SBY dalam mendukung Pilkada langsung seharusnya disampaikan dalam kapasitas sebagai presiden, bukan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Karena hal tersebut membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat mengambil tindakan untuk segera menarik RUU yang saat itu masih dibahas di tingkat Komisi di DPR.
"Ketika SBY sebagai Ketum Partai Demokrat yang akan menyelamatkan pilkada langsung, itu tidak sampai kepada posisi SBY sebagai presiden yang dapat memerintahkan Mendagri untuk menarik pembahasan RUU, dan jika ada perintah dari presiden, maka pemerintah bisa menarik. Jadi tidak masuk ke paripurna," tambahnya.
Pria yang sempat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKB itu meyakini bahwa dua Perppu yang diterbitkan oleh Presiden SBY akan diterima DPR karena semangat dari Demokrat. "Walaupun terlambat kita optimis, dengan semangat yang luar biasa akan lolos dari DPR," tutupnya.
medcom.id, Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengapresiasi langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perppu). Politisi PKB Lukman Edy mengatakan dua Perppu yang diterbitkan SBY merupakan langkah akhir bagi presiden untuk menyelamatkan bangsa.
"Menurut saya, itu langkah yang tersisa bagi presiden untuk meyelamatkan demokrasi dan daulat rakyat ini," ujarnya dalam acara Bincang Pagi Metro TV, Jalan Pilar Mas Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (4/10/2014).
Namun, lanjutnya, pernyataan sikap SBY dalam mendukung Pilkada langsung seharusnya disampaikan dalam kapasitas sebagai presiden, bukan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Karena hal tersebut membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat mengambil tindakan untuk segera menarik RUU yang saat itu masih dibahas di tingkat Komisi di DPR.
"Ketika SBY sebagai Ketum Partai Demokrat yang akan menyelamatkan pilkada langsung, itu tidak sampai kepada posisi SBY sebagai presiden yang dapat memerintahkan Mendagri untuk menarik pembahasan RUU, dan jika ada perintah dari presiden, maka pemerintah bisa menarik. Jadi tidak masuk ke paripurna," tambahnya.
Pria yang sempat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKB itu meyakini bahwa dua Perppu yang diterbitkan oleh Presiden SBY akan diterima DPR karena semangat dari Demokrat. "Walaupun terlambat kita optimis, dengan semangat yang luar biasa akan lolos dari DPR," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
