medcom.id, Jakarta: Polri khawatir bentrokan antarkader Partai Golkar yang mengakibatkan beberapa orang terluka, akan terjadi kembali di Bali. Oleh karena itu, Polri masih mengevaluasi Surat Tanda Terima Pemberitahuan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar di Pulau Dewata.
Polri mengaku masih perlu evaluasi aspek keamanan di Bali sebelum mengeluarkan STTP untuk Partai Golkar. Terlebih, munas bertepatan dengan momen akhir tahun 2014. Saat itu, banyak turis domestik maupun mancanegara yang datang untuk berlibur. Partai Golkar berencana mengadakan munas ke IX yang rencananya digelar 30 November-3 Desember.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Sutarman, khawatir jika munas tetap dilangsungkan dengan potensi konflik yang besar. Pelaksanaan munas dengan keadaan seperti ini berpotensi memicu bibit-bibit konflik dan membahayakan bagi keamanan Pulau Bali.
"Bibit konflik yang kemarin ini akankah berlangsung sampai kesana (Bali), ini yang jadi pertimbangan kita," kata Jenderal Polisi Sutarman seusai upacara pemberangkatan Satgas FPU Indonesia VII, di Lapangan Baharkam Polri, di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Stabilitas keamanan di Bali akan terguncang di mata internasional ketika ada konflik pada masa liburan. "Kita masih membaca dari aspek keamanan. Ini karena di Bali ini daerah wisata dan tentu keamanan di Bali tidak boleh terganggu," lanjut Sutarman.
Dia menjelaskan Polri tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas Golkar. Polri, jelasnya, hanya memberi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) sebagai syarat penunjang. Namun, Sutarman belum tahu kapan jajarannya akan mengeluarkan surat tersebut.
medcom.id, Jakarta: Polri khawatir bentrokan antarkader Partai Golkar yang mengakibatkan beberapa orang terluka, akan terjadi kembali di Bali. Oleh karena itu, Polri masih mengevaluasi Surat Tanda Terima Pemberitahuan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar di Pulau Dewata.
Polri mengaku masih perlu evaluasi aspek keamanan di Bali sebelum mengeluarkan STTP untuk Partai Golkar. Terlebih, munas bertepatan dengan momen akhir tahun 2014. Saat itu, banyak turis domestik maupun mancanegara yang datang untuk berlibur. Partai Golkar berencana mengadakan munas ke IX yang rencananya digelar 30 November-3 Desember.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Sutarman, khawatir jika munas tetap dilangsungkan dengan potensi konflik yang besar. Pelaksanaan munas dengan keadaan seperti ini berpotensi memicu bibit-bibit konflik dan membahayakan bagi keamanan Pulau Bali.
"Bibit konflik yang kemarin ini akankah berlangsung sampai kesana (Bali), ini yang jadi pertimbangan kita," kata Jenderal Polisi Sutarman seusai upacara pemberangkatan Satgas FPU Indonesia VII, di Lapangan Baharkam Polri, di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Stabilitas keamanan di Bali akan terguncang di mata internasional ketika ada konflik pada masa liburan. "Kita masih membaca dari aspek keamanan. Ini karena di Bali ini daerah wisata dan tentu keamanan di Bali tidak boleh terganggu," lanjut Sutarman.
Dia menjelaskan Polri tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas Golkar. Polri, jelasnya, hanya memberi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) sebagai syarat penunjang. Namun, Sutarman belum tahu kapan jajarannya akan mengeluarkan surat tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(BOB)
