medcom.id, Jakarta: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum pasti bisa lolos di Parlemen. Fraksi Partai Demokrat dinilai harus memiliki andil besar dalam mengawal Perppu ini di parlemen.
"Lolos kan belum tentu, ini makanya Partai Demokrat harus punya andil dalam keseriusan untuk mengawal," kata Pengamat Politik Hanta Yuda dalam acara Bincang Pagi Metro TV, Kamis (16/10/2014).
Hanta mengatakan, Joko Widodo beserta partai politik pengusung di Parlemen telah menyatakan komitmen mendukung demokrasi dan pilkada langsung, namun kekuatan mereka tidak cukup untuk meloloskan Perppu ini. Demokrat, kata dia, memiliki peran penting di Parlemen untuk mengawal dan melakukan lobi agar Perppu dapat diterima.
Di sisi lain, kata Hanta, bagi Koalisi Merah Putih (KMP), pilkada tidak langsung akan menjadi perekat agar mereka tetap solid. Dengan berlakunya pilkada lewat DPRD, jelas Hanta, koalisi pengusung Prabowo-Hatta dapat kembali membagi-bagi posisi strategis.
"Kalau lewat DPRD kan bisa dibagi-bagi lagi, menjadi perekat," kata dia.
Pada kondisi ini, Hanta menilai Demokrat menjadi penentu keseimbangan dalam peta kekuatan untuk pengesahan Perppu. Dia pun menekankan, Demokrat harus memanfaatkan ini untuk memperjuangkan Perppu, bukan lagi bermain-main dengan posisi mereka.
medcom.id, Jakarta: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum pasti bisa lolos di Parlemen. Fraksi Partai Demokrat dinilai harus memiliki andil besar dalam mengawal Perppu ini di parlemen.
"Lolos kan belum tentu, ini makanya Partai Demokrat harus punya andil dalam keseriusan untuk mengawal," kata Pengamat Politik Hanta Yuda dalam acara Bincang Pagi Metro TV, Kamis (16/10/2014).
Hanta mengatakan, Joko Widodo beserta partai politik pengusung di Parlemen telah menyatakan komitmen mendukung demokrasi dan pilkada langsung, namun kekuatan mereka tidak cukup untuk meloloskan Perppu ini. Demokrat, kata dia, memiliki peran penting di Parlemen untuk mengawal dan melakukan lobi agar Perppu dapat diterima.
Di sisi lain, kata Hanta, bagi Koalisi Merah Putih (KMP), pilkada tidak langsung akan menjadi perekat agar mereka tetap solid. Dengan berlakunya pilkada lewat DPRD, jelas Hanta, koalisi pengusung Prabowo-Hatta dapat kembali membagi-bagi posisi strategis.
"Kalau lewat DPRD kan bisa dibagi-bagi lagi, menjadi perekat," kata dia.
Pada kondisi ini, Hanta menilai Demokrat menjadi penentu keseimbangan dalam peta kekuatan untuk pengesahan Perppu. Dia pun menekankan, Demokrat harus memanfaatkan ini untuk memperjuangkan Perppu, bukan lagi bermain-main dengan posisi mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
