medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai mengkaji nama untuk mengisi posisi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Beberapa nama calon Kepala BIN saat ini sudah di kantong Jokowi.
PKB berharap pemilihan Kepala BIN tidak timbulkan kegaduhan. Apalagi, beberapa nama yang dikabarkan sebagai kandidat kuat, sudah mulai diserang beberapa LSM. Tanpa jelas maksudnya.
"Negara ini membutuhkan suasana kondusif, tidak gaduh, agar Nawa Cita-nya Jokowi-JK bisa terwujud," tegas Wakil Ketua Umum PKB Lukman Edy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/2/2015).
Dia khawatir ada upaya pembentukan opini dan kriminalisasi terhadap kandidat-kandidat yang berpotensi menjadi Kepala BIN. Sebab nama, seperti Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo, Mayor Jenderal Purnawirawan TB Hasanuddin, Andreas Pareira, Ikrar Nusa Bakti, dan As`ad Said Ali mulai disebut-sebut sebagai kandidat kuat.
Dia mencontohkan As`ad Ali yang beberapa waktu belakangan mulai disebut-sebut terkait dengan kasus Munir 2004. As`ad Ali yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala BIN, disebut-sebut memiliki keterlibatan dalam kasus Munir dan disebut pelanggar HAM.
Menanggapi opini yang mulai berkembang itu, Lukman langsung membela As`ad Ali yang memang merupakan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
"Pak As`ad Said Ali bukan pelanggar HAM, saya sudah tanya ke beberapa komisioner Komnas HAM bahwa tidak ada dokumen apa pun di Komnas HAM yang menyatakan Pak As`ad terlibat pelanggaran HAM," katanya.
Namun, Lukman tidak menyatakan As`ad adalah orang paling tepat mengisi posisi Kepala BIN. Dia hanya ingin posisi Kepala BIN diisi orang profesional pilihan Presiden, tanpa pengaruhi dari pihak yang punya kepentingan-kepentingan lain.
"Soal posisi Kepala BIN, kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Untuk memilihnya dengan objektif, mempertimbangkan segala aspek untuk kepentingan bangsa. BIN yang profesional dibutuhkan untuk membantu Presiden menciptakan suasana kondusif itu," lanjut dia.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai mengkaji nama untuk mengisi posisi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Beberapa nama calon Kepala BIN saat ini sudah di kantong Jokowi.
PKB berharap pemilihan Kepala BIN tidak timbulkan kegaduhan. Apalagi, beberapa nama yang dikabarkan sebagai kandidat kuat, sudah mulai diserang beberapa LSM. Tanpa jelas maksudnya.
"Negara ini membutuhkan suasana kondusif, tidak gaduh, agar Nawa Cita-nya Jokowi-JK bisa terwujud," tegas Wakil Ketua Umum PKB Lukman Edy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/2/2015).
Dia khawatir ada upaya pembentukan opini dan kriminalisasi terhadap kandidat-kandidat yang berpotensi menjadi Kepala BIN. Sebab nama, seperti Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo, Mayor Jenderal Purnawirawan TB Hasanuddin, Andreas Pareira, Ikrar Nusa Bakti, dan As`ad Said Ali mulai disebut-sebut sebagai kandidat kuat.
Dia mencontohkan As`ad Ali yang beberapa waktu belakangan mulai disebut-sebut terkait dengan kasus Munir 2004. As`ad Ali yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala BIN, disebut-sebut memiliki keterlibatan dalam kasus Munir dan disebut pelanggar HAM.
Menanggapi opini yang mulai berkembang itu, Lukman langsung membela As`ad Ali yang memang merupakan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
"Pak As`ad Said Ali bukan pelanggar HAM, saya sudah tanya ke beberapa komisioner Komnas HAM bahwa tidak ada dokumen apa pun di Komnas HAM yang menyatakan Pak As`ad terlibat pelanggaran HAM," katanya.
Namun, Lukman tidak menyatakan As`ad adalah orang paling tepat mengisi posisi Kepala BIN. Dia hanya ingin posisi Kepala BIN diisi orang profesional pilihan Presiden, tanpa pengaruhi dari pihak yang punya kepentingan-kepentingan lain.
"Soal posisi Kepala BIN, kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Untuk memilihnya dengan objektif, mempertimbangkan segala aspek untuk kepentingan bangsa. BIN yang profesional dibutuhkan untuk membantu Presiden menciptakan suasana kondusif itu," lanjut dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
