Ilustrasi undang-undang. Medcom.id
Ilustrasi undang-undang. Medcom.id

Permendikbud PPKS Disebut Langkah Progresif

Cahya Mulyana • 13 November 2021 17:10
Jakarta: Partai NasDem mengapresiasi langkah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menekan angka kekerasan seksual di perguruan tinggi. Peraturan Menteri (Permen) Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dinilai dapat melindungi dunia pendidikan dari perundungan.
 
"Saya mengapresiasi langkah yang diambil Mendikbudristek atas langkah yang diambil untuk mengatasi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Indonesia. Permendikbudristek PPKS merupakan langkah progresif dalam restorasi substansi hukum," ujar anggota Komisi X asal Fraksi NasDem Syamsul Luthfi kepada Media Indonesia, Sabtu, 13 November 2021.
 
Syamsul menyebut semua pihak harus memiliki keberpihakan politik progresif terhadap perempuan dan korban kekerasan seksual. Konkretnya dengan mendukung implementasi Permen PPKS.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Regulasi yang dibentuk ini, lanjut politikus asal NTB itu, merupakan langkah awal yang baik menjelaskan kepada masyarakat bahwa pemerintah peduli terhadap kasus kekerasan seksual. Nantinya akan memicu pihak-pihak lain semakin peduli, hingga nantinya disahkan UU TPKS oleh DPR.
 
"Regulasi tersebut akan berguna apabila diterapkan bukan hanya di atas kertas. Sehingga pemerintah, stakeholders dan semua pihak terkait penting untuk mengimplementasikan langkah-langkah dalam upaya pencegahan sekaligus penghapusan kekerasan seksual itu," papar dia.
 
Luthfi menjelaskan pendidikan merupakan garda depan meningkatkan karakter anak bangsa. Ketika tercemar dengan adanya kekerasan seksual yang berakibat pada fisik dan mental korban, sudah sepatutnya diambil tindakan tegas, lebih baiknya dicegah dengan adanya aturan hukum.
 
"Regulasi ini pasti ada kebutuhan mendesak atas perlindungan dari kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kebutuhan tersebut juga pasti disampaikan oleh pihak-pihak terkait seperti mahasiswa, tenaga pendidik, dosen, guru besar, maupun pimpinan perguruan tinggi," tutur dia.
 
Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah responsif, seperti dialog dengan pihak-pihak yang kontra, sosialisasi secara mendetail isi dari Permendikbud, terutama pasal-pasal yang dianggap menjadi kontroversi, seperti Pasal 1, 5, dan 19. Hal itu supaya menghentikan pro dan kontra atas aturan tersebut di semua tingkatan.
 
"Terakhir Kemendikbudristek dapat menerima masukan apabila memang dinilai keterangan dalam pasal tertentu rancu/masih kurang jelas untuk melakukan perubahan dalam permen tersebut. Regulasi ini tujuannya baik, tetapi dalam penerapannya yang terpenting dapat mengakomodir semua pihak," ujar dia.
 
Baca: Ini 4 Tujuan Permendikbud 30/2021 tentang Pencegahan Pelecehan Seksual
 
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif