Jakarta: Partai Golkar telah bersikap. Partai ini ingin Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR dihentikan. Hal itu akan disampaikan pada saat masa sidang di DPR yang akan digelar pada Januari 2018.
"Usai konsultasi dengan Ketum Partai Golkar, Bung Airlangga Hartarto, sudah mengambil keputusan ingin Pansus KPK DPR RI diakhiri di persidangan yang akan datang," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa, 26 Desember 2017.
Idrus menuturkan Airlangga berkomitmen untuk bersikap tegas dengan menarik anggota Fraksi Partai Golkar yang mewakili pansus. Hasil penilaian internal partai, kata Idrus, Pansus Angket KPK tak mencapai hasil yang diharapkan.
"Ini sudah cukup lama dan kita harapkan tadinya pansus ini bekerja efektif, tetapi ternyata itu masuk dalam pusaran dinamika politik yang berkepanjangan dan Partai Golkar tidak berkeinginan seperti itu," ungkapnya.
Baca: Bubarkan Angket KPK
Idrus pun berharap keputusan penghentian pansus dapat memberikan dorongan kepada KPK untuk memperkuat diri, sehingga dapat lebih efektif dalam memberantas korupsi. Tak hanya itu, kata dia, partai berlambang pohon beringin ini pun akan mendorong sinergi KPK dengan lembaga hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan.
"Karena dari awal juga kita ingin bahwa sedikit pun tidak ingin ada niat Partai Golkar untuk melemahkan KPK bahkan kita ingin supaya KPK bekerja secara professional, efektif, sehingga langkah-langkah pemberantasan korupsi di republik ini ke depan akan semakin baik," tuturnya.
Jakarta: Partai Golkar telah bersikap. Partai ini ingin Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR dihentikan. Hal itu akan disampaikan pada saat masa sidang di DPR yang akan digelar pada Januari 2018.
"Usai konsultasi dengan Ketum Partai Golkar, Bung Airlangga Hartarto, sudah mengambil keputusan ingin Pansus KPK DPR RI diakhiri di persidangan yang akan datang," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa, 26 Desember 2017.
Idrus menuturkan Airlangga berkomitmen untuk bersikap tegas dengan menarik anggota Fraksi Partai Golkar yang mewakili pansus. Hasil penilaian internal partai, kata Idrus, Pansus Angket KPK tak mencapai hasil yang diharapkan.
"Ini sudah cukup lama dan kita harapkan tadinya pansus ini bekerja efektif, tetapi ternyata itu masuk dalam pusaran dinamika politik yang berkepanjangan dan Partai Golkar tidak berkeinginan seperti itu," ungkapnya.
Baca: Bubarkan Angket KPK
Idrus pun berharap keputusan penghentian pansus dapat memberikan dorongan kepada KPK untuk memperkuat diri, sehingga dapat lebih efektif dalam memberantas korupsi. Tak hanya itu, kata dia, partai berlambang pohon beringin ini pun akan mendorong sinergi KPK dengan lembaga hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan.
"Karena dari awal juga kita ingin bahwa sedikit pun tidak ingin ada niat Partai Golkar untuk melemahkan KPK bahkan kita ingin supaya KPK bekerja secara professional, efektif, sehingga langkah-langkah pemberantasan korupsi di republik ini ke depan akan semakin baik," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
