medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai tindak tanduk Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo masih sesuai koridor. Tak ada pernyataan Gatot yang masuk dalam ranah politik.
Fadil mengatakan, berbagai pernyataan Panglima Jendral Gatot belakangan ini masih dalam batas wajar. Pasalnya, apa yang disampaikan Gatot juga tidak berbau politis.
"Saya melihat apa yang dilakukan panglima masih dalam tupoksinya, masih sesuai koridor," kata Fadli Zon dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 Oktober 2017.
Baca: Panglima TNI Jangan Mau Diadu Domba
Fadli melanjutkan, ruang militer untuk kembali berpolitik seperti masa Orde Baru juga telah tertutup. Oleh karena itu, menurutnya, setiap pernyataan Panglima Gatot merupakan tanggapan dari situasi terkini.
Wakil Ketua DPP Gerindra ini malah menyebut fenomena ini lebih kepada lemahnya koordinasi antar lembaga. Ia mencontohkan, pernyataan Gatot soal adanya informasi 5.000 senjata ilegal, menurut Fadli, hal ini merupakan miskoordinasi antara TNI, BIN, Polri, Menkopolhukam, dan Menhan. "Termasuk di sini, di mana antara satu institusi dengan institusi lain berbeda-beda," tegasnya.
Baca: Panglima TNI Gatot Nurmantyo Mengaku Berpolitik
Selain itu, pernyataan Gatot soal instruksi menonton kembali film G30S/PKI juga dinilai hal wajar. Pasalnya, menurut dia, film tersebut merupakan bagian pembelajaran sejarah bangsa. "Karena ini adalah sejarah, dan presiden pun pada akhirnya ikut nonton bareng," tutur Fadli.
Hal senada juga diutarakan Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nassir Djamil. Ia menilai, berbagai pernyataan Gatot soal senjata dan isu lainnya adalah hal positif.
Nassir menganggap, sebagai seorang Panglima, Gatot harus merespons berbagai persoalan bangsa yang terjadi. "TNI kan lahir dari rahim rakyat. Sehingga sudah menjadi tugas bagi prajurit untuk melindungi rakyatnya," ucap Nassir.
Ia pun meyakini, Gatot tak akan terjun ke politik praktis. Pasalnya, sejak orde baru tumbang, angkatan bersenjata sudah dipisahkan dari tugas dwifungsinya. "Saat ini tugasnya jelas, TNI menjaga kedaulatan negara, sementara Polri menjaga keamanan negara," tandasnya.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai tindak tanduk Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo masih sesuai koridor. Tak ada pernyataan Gatot yang masuk dalam ranah politik.
Fadil mengatakan, berbagai pernyataan Panglima Jendral Gatot belakangan ini masih dalam batas wajar. Pasalnya, apa yang disampaikan Gatot juga tidak berbau politis.
"Saya melihat apa yang dilakukan panglima masih dalam tupoksinya, masih sesuai koridor," kata Fadli Zon dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 Oktober 2017.
Baca: Panglima TNI Jangan Mau Diadu Domba
Fadli melanjutkan, ruang militer untuk kembali berpolitik seperti masa Orde Baru juga telah tertutup. Oleh karena itu, menurutnya, setiap pernyataan Panglima Gatot merupakan tanggapan dari situasi terkini.
Wakil Ketua DPP Gerindra ini malah menyebut fenomena ini lebih kepada lemahnya koordinasi antar lembaga. Ia mencontohkan, pernyataan Gatot soal adanya informasi 5.000 senjata ilegal, menurut Fadli, hal ini merupakan miskoordinasi antara TNI, BIN, Polri, Menkopolhukam, dan Menhan.
"Termasuk di sini, di mana antara satu institusi dengan institusi lain berbeda-beda," tegasnya.
Baca: Panglima TNI Gatot Nurmantyo Mengaku Berpolitik
Selain itu, pernyataan Gatot soal instruksi menonton kembali film G30S/PKI juga dinilai hal wajar. Pasalnya, menurut dia, film tersebut merupakan bagian pembelajaran sejarah bangsa. "Karena ini adalah sejarah, dan presiden pun pada akhirnya ikut nonton bareng," tutur Fadli.
Hal senada juga diutarakan Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nassir Djamil. Ia menilai, berbagai pernyataan Gatot soal senjata dan isu lainnya adalah hal positif.
Nassir menganggap, sebagai seorang Panglima, Gatot harus merespons berbagai persoalan bangsa yang terjadi. "TNI kan lahir dari rahim rakyat. Sehingga sudah menjadi tugas bagi prajurit untuk melindungi rakyatnya," ucap Nassir.
Ia pun meyakini, Gatot tak akan terjun ke politik praktis. Pasalnya, sejak orde baru tumbang, angkatan bersenjata sudah dipisahkan dari tugas dwifungsinya. "Saat ini tugasnya jelas, TNI menjaga kedaulatan negara, sementara Polri menjaga keamanan negara," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
