Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau fasilitas negara tak digunakan saat kampanye pemilihan umum (pemilu). Hal tersebut masuk pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).
“Pelanggaran netralitas ASN, ini juga penting, TNI/Polri, Kepala Desa dan penggunaan fasilitas negara, kadang-kadang di masa kampanye, masa pendaftaran memakai mobil-mobil dinas. Ini harus kita antipasi," kata Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Internal KPU Mochammad Afifuddin sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu 2024, Selasa, 27 Desember 2022.
Tak hanya itu, Afif mengemukakan pelanggaran yang kerap terjadi dalam pemilu ialah politik uang. Ia mencontohkan pada Pemilu 2019, politik uang dilakukan bukan hanya dengan memberikan uang saja, tetapi hingga mengisi ulang token listrik.
KPU beserta penyelenggara pemilu harus mengantisipasi pelanggaran tersebut. Khsusunya, terkait antisipasi politik uang yang melibatkan teknologi.
"Inovasi para tim sukses, atau jajarannya untuk kemudian memodifikasi metode politik uang, yang sekarang ini sudah sangat canggih, banyaknya aplikasi dan seterusnya ini harus kita antisipasi, bisa jadi belum terlalu kita pikirkan," tegasnya.
Kemudian, politisasi sara, politik identitas, hoaks dan ujaran kebencian merupakan satu keterlibatan yang sering terjadi pada saat kampanye. Menurut Afif, hal tersebut merupakan satu tautan dengan isu-isu kampanye lain.
"Akan berbahaya kalau politiasasi sara dibungkus dengan percepatan ruang-ruang media sosial, mensosilasikan tanpa ada klarifikasi dari para pihak penerima," tambahnya.
Afif tak ingin masyarakat terjebak pada hoaks seperti yang pernah terjadi saat Pemilu 2019. Sebab, hal tersebut memengaruhi semua kalangan, baik yang berpendidikan rendah maupun tinggi.
"Orang-orang bergelar tinggi, sering kali langsung memforward seakan-akan informasi itu benar, ini tugas kita semua, percepatan pendidikan pemilih, pemberian informasi ini jadi sangat penting untuk kita semua, ubtuk kemudian kita maksimalkan," kata Afif.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (
KPU) mengimbau fasilitas negara tak digunakan saat kampanye pemilihan umum (pemilu). Hal tersebut masuk pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).
“Pelanggaran netralitas ASN, ini juga penting, TNI/Polri, Kepala Desa dan penggunaan fasilitas negara, kadang-kadang di masa
kampanye, masa pendaftaran memakai mobil-mobil dinas. Ini harus kita antipasi," kata Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Internal KPU Mochammad Afifuddin sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu 2024, Selasa, 27 Desember 2022.
Tak hanya itu, Afif mengemukakan pelanggaran yang kerap terjadi dalam pemilu ialah politik uang. Ia mencontohkan pada
Pemilu 2019, politik uang dilakukan bukan hanya dengan memberikan uang saja, tetapi hingga mengisi ulang token listrik.
KPU beserta penyelenggara pemilu harus mengantisipasi pelanggaran tersebut. Khsusunya, terkait antisipasi politik uang yang melibatkan teknologi.
"Inovasi para tim sukses, atau jajarannya untuk kemudian memodifikasi metode politik uang, yang sekarang ini sudah sangat canggih, banyaknya aplikasi dan seterusnya ini harus kita antisipasi, bisa jadi belum terlalu kita pikirkan," tegasnya.
Kemudian, politisasi sara, politik identitas, hoaks dan ujaran kebencian merupakan satu keterlibatan yang sering terjadi pada saat kampanye. Menurut Afif, hal tersebut merupakan satu tautan dengan isu-isu kampanye lain.
"Akan berbahaya kalau politiasasi sara dibungkus dengan percepatan ruang-ruang media sosial, mensosilasikan tanpa ada klarifikasi dari para pihak penerima," tambahnya.
Afif tak ingin masyarakat terjebak pada hoaks seperti yang pernah terjadi saat Pemilu 2019. Sebab, hal tersebut memengaruhi semua kalangan, baik yang berpendidikan rendah maupun tinggi.
"Orang-orang bergelar tinggi, sering kali langsung memforward seakan-akan informasi itu benar, ini tugas kita semua, percepatan pendidikan pemilih, pemberian informasi ini jadi sangat penting untuk kita semua, ubtuk kemudian kita maksimalkan," kata Afif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
