Jakarta: Sejumlah partai sudah menjalin koalisi untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Namun, belum ada calon presiden (capres) yang terdaftar, sehingga koalisi kemungkinan bisa berubah.
Koalisi yang sudah terbentuk, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan anggota Partai Golkar, PAN, dan PPP. Kemudian, Gerindra-PKB yang sudah menandatangani piagam deklarasi kerja sama.
"Koalisi tidak bisa katakan koalisi permanen, karena politik itu the art of possibility, politik kemungkinan, perubahan sampai detik terakhir. Kalau titik temu ideologi, historis, program, dan kepentingan polling itu belum ketemu equilibrium, garis normal antara berapa kepentingan, masih bisa kita katakan koalisi yang rapuh," kata pengamat politik dan kebijakan, Danis TS Wahidin, di Jakarta, Senin, 15 Agustus 2022.
Dosen Ilmu Politik UPNVJ ini menyebut keberadaan koalisi politik sangat penting dalam iklim demokrasi. "Koalisi partai politik adalah hal yang harus dilakukan untuk membangun kebersamaan politik,” kata Danis.
Umumnya, kata dia, model koalisi yang dibangun bernapas nasionalis-religius. Dengan adanya berbagai koalisi ini, dapat dipastikan akan ada 3-4 calon dalam Pemilu 2024.
Dia meyakini mereka yang bertarung di pilpres calon-calon yang baru, segar, dan memiliki visi-misi. Kemudian, bukti kaderisasi, semangat kebangsaan tidak mengalami stagnasi, dan demokrasi berjalan secara dinamis.
Tiap koalisi nantinya mengajukan siapa capres-cawapres dan visi misi mereka. Jika Gerindra bersama PKB memunculkan nama Prabowo Subianto kembali turun di 2024, berbeda dengan KIB yang lebih mengedepankan pembentukan visi misi dan program kerja.
"Dalam visi misi itu ditekankan pentingnya politik persatuan karena ini kita menghindari politik yang politik identitas. Kami sengaja me-launching program ke depan yaitu salah satunya program akselerasi transformasi ekonomi nasional atau disebut PATEN, jadi KIB PATEN," kata Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, beberapa waktu lalu.
Tergantung capres-cawapres
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengungkapkan koalisi partai yang telah terbentuk akan dinamis sejauh belum ada capres yang terdaftar secara resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Artinya, koalisi partai bisa berubah.
"Sepanjang belum ada tokoh yang terdaftar di KPU sebagai peserta Pilpres 2024, maka sepanjang itu juga dinamika koalisi masih belum stabil," kata dia.
Menurut Dedi, KIB menjadi koalisi partai yang paling berisiko mengalami perpecahan. Penilaian itu didasarkan pada belum adanya tokoh potensial dari internal.
"KIB menjadi koalisi yang paling rentan terpecah, hal ini kaitannya dengan belum adanya tokoh potensial terusung, berbeda dengan PDIP yang telah menyiapkan Puan Maharani atau Gerindra dengan Prabowo," kata dia.
Dedi mengatakan konstelasi Pemilu 2024 belum dipastikan hingga partai atau koalisi mendeklarasikan calon untuk berlaga di Pilpres 2024. "Untuk itu, 2024 konstelasinya belum pasti, setidaknya sampai 2023 saat partai mendeklarasikan tokoh-tokoh potensialnya," ucapnya.
Menurut dia, kedinamisan itu bisa dilihat dari beberapa partai yang belum mendeklarasikan calon. Seperti PDIP dan Gerindra.
"Saat ini, sekalipun termasuk PDIP dan Gerindra, sama-sama belum deklarasikan tokoh capres," tegas dia.
Jakarta: Sejumlah partai sudah menjalin koalisi untuk Pemilihan Umum (
Pemilu) 2024. Namun, belum ada calon presiden (capres) yang terdaftar, sehingga koalisi kemungkinan bisa berubah.
Koalisi yang sudah terbentuk, yakni
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan anggota Partai Golkar, PAN, dan PPP. Kemudian, Gerindra-PKB yang sudah menandatangani piagam deklarasi kerja sama.
"Koalisi tidak bisa katakan koalisi permanen, karena politik itu
the art of possibility, politik kemungkinan, perubahan sampai detik terakhir. Kalau titik temu ideologi, historis, program, dan kepentingan
polling itu belum ketemu
equilibrium, garis normal antara berapa kepentingan, masih bisa kita katakan koalisi yang rapuh," kata pengamat politik dan kebijakan, Danis TS Wahidin, di Jakarta, Senin, 15 Agustus 2022.
Dosen Ilmu Politik UPNVJ ini menyebut keberadaan koalisi politik sangat penting dalam iklim demokrasi. "Koalisi partai politik adalah hal yang harus dilakukan untuk membangun kebersamaan politik,” kata Danis.
Umumnya, kata dia, model koalisi yang dibangun bernapas nasionalis-religius. Dengan adanya berbagai koalisi ini, dapat dipastikan akan ada 3-4 calon dalam Pemilu 2024.
Dia meyakini mereka yang bertarung di
pilpres calon-calon yang baru, segar, dan memiliki visi-misi. Kemudian, bukti kaderisasi, semangat kebangsaan tidak mengalami stagnasi, dan demokrasi berjalan secara dinamis.
Tiap koalisi nantinya mengajukan siapa capres-cawapres dan visi misi mereka. Jika Gerindra bersama PKB memunculkan nama Prabowo Subianto kembali turun di 2024, berbeda dengan KIB yang lebih mengedepankan pembentukan visi misi dan program kerja.
"Dalam visi misi itu ditekankan pentingnya politik persatuan karena ini kita menghindari politik yang politik identitas. Kami sengaja me-
launching program ke depan yaitu salah satunya program akselerasi transformasi ekonomi nasional atau disebut PATEN, jadi KIB PATEN," kata Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, beberapa waktu lalu.
