Jakarta: Komisi VIII DPR telah meminta pihak Kementerian Sosial (Kemensos) mengklarifikasi polemik timbunan bantuan sosial (bansos) Presiden yang ditemukan di Depok, Jawa Barat (Jabar). Klarifikasi diminta langsung ke Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
"Kami sudah minta konfirmasi kepada Bu Risma, terkait hal ini," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily dalam wawancara dengan Metro TV, Selasa, 8 Agustus 2022.
Komisi VIII berharap Risma yang langsung mengklarifikasi agar tidak muncul prasangka buruk di masyarakat bahwa bansos Presiden terbuang sia-sia dan tidak disalurkan ke masyarakat. Dia meminta pihak yang berwenang mengusut insiden tersebut.
"Memang kalau kita lihat dari timbunan bantuan sosial itu mencurigakan maka dari itu perlu ada klarifikasi dari Kemensos secepat-cepatnya dan apabila ada penyelewengan, tentu segera untuk diusut oleh pihak yang berwenang," tegasnya.
Di sisi lain, Politikus Golkar ini tak mau menanggapi lebih jauh terkait pengakuan pihak ekspedisi JNE yang mengaku mengubur bansos itu karena sudah kedaluwarsa. Menurut Ace, Kemensos tetap harus bertanggung jawab perihal bansos yang sudah rusak.
"Apabila bantuan tersebut adalah bantuan yang kedaluwarsa maka tugas Kementerian Sosial adalah memastikan bahwa bantuan tersebut jangan didistribusikan ke masyarakat," tegas dia. (Jose Imanuel)
Jakarta:
Komisi VIII DPR telah meminta pihak
Kementerian Sosial (Kemensos) mengklarifikasi polemik timbunan
bantuan sosial (bansos) Presiden yang ditemukan di Depok, Jawa Barat (Jabar). Klarifikasi diminta langsung ke Menteri Sosial (Mensos)
Tri Rismaharini.
"Kami sudah minta konfirmasi kepada Bu Risma, terkait hal ini," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily dalam wawancara dengan
Metro TV, Selasa, 8 Agustus 2022.
Komisi VIII berharap Risma yang langsung mengklarifikasi agar tidak muncul prasangka buruk di masyarakat bahwa bansos Presiden terbuang sia-sia dan tidak disalurkan ke masyarakat. Dia meminta pihak yang berwenang mengusut insiden tersebut.
"Memang kalau kita lihat dari timbunan bantuan sosial itu mencurigakan maka dari itu perlu ada klarifikasi dari Kemensos secepat-cepatnya dan apabila ada penyelewengan, tentu segera untuk diusut oleh pihak yang berwenang," tegasnya.
Di sisi lain, Politikus Golkar ini tak mau menanggapi lebih jauh terkait pengakuan pihak ekspedisi JNE yang mengaku mengubur bansos itu karena sudah kedaluwarsa. Menurut Ace, Kemensos tetap harus bertanggung jawab perihal bansos yang sudah rusak.
"Apabila bantuan tersebut adalah bantuan yang kedaluwarsa maka tugas Kementerian Sosial adalah memastikan bahwa bantuan tersebut jangan didistribusikan ke masyarakat," tegas dia. (
Jose Imanuel)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
