Sepakat dengan NasDem, Demokrat Tak Ingin ada Pemaksaan Kehendak dalam Berkoalisi

Jakarta: Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali menyebut tak boleh ada pihak yang memaksakan kehendak dalam pembangunan koalisi. Partai Demokrat sepakat dengan pernyataan tersebut.  "Kami juga setuju bahwa tidak boleh dalam ikhtiar membangun koalisi ada yang saling memaksakan kehendak, ada yang saling memaksakan diri," kata Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta, Kamis, 12 Januari 2023. Dia pun mencontohkan bentuk pemaksaan kehendak yang dimaksud. Yakni, setiap partai hanya ingin membentuk koalisi jika yang diusung tokoh yang diajukan. "Apa pun ceritanya saya nggak perlu tahu urusan atau alasannya yang penting si A. Atau sebaliknya, saya nggak perlu tahu alasannya yang penting jangan si A, sama-sama memaksa," tutur AHY mencontohkan bentuk pemaksaan dalam pembangunan koalisi.   Demokrat, kata AHY, ingin semua pihak dalam pembangunan Koalisi Perubahan duduk bersama. Serta, membangun kesepahaman terkait berbagai kebijakan terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) untuk meraih kemenangan. "Kita ingin kalau koalisi ini mendapatkan restu dari Allah subhanahu wa ta'ala itu benar-benar bisa menghadirkan kemenangan. Sebuah poros alternatif, sebuah poros perubahan, yang bisa membawa aspirasi dan harapan masyarakat Indonesia," sebut dia. Kalau ada masing-masing partai ingin mewujudkan keinginan pada Pilpres 2024 nanti, maka hal itu tak boleh dilakukan dengan pemaksaan. Namun, harus mampu meyakinkan pihak lain agar menerima usulan yang diberikan. "Kita harus meyakinkan bahwa pasangan yang nanti bisa dihadirkan oleh koalisi perubahan ini adalah pasangan yang merepresentasi, saya ulangi pasangan yang benar-benar merepresentasi gerakan perubahan dan perbaikan, dan harus bisa membawa kans kemenangan yang paling besar, itu yang menjadi konsensus," ujar dia.