"Ada yang harus dilihat oleh DPR kalau Perppu ini sudah diserahkan kepada DPR. Untuk memperbaiki Perppu itu, yang harus diperbaiki pemerintah dan DPR dengan detail adalah turunan dari peraturan pemerintah itu," ujar Irma dikutip dari laman Fraksi NasDem, Kamis, 12 Januari 2023.
Irma mengakui bahwa Perppu merupakan hak prerogatif Presiden yang tidak bertentangan dengan aturan perundangan. Namun, dalam penerapan kebijakan Perppu Cipta Kerja nanti, setiap pihak melalui DPR bisa memberikan sejumlah catatan melalui turunan dalam Peraturan Menteri secara detail.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Perppu ini bisa jalan kalau itu tidak ditolak oleh DPR. Kemudian DPR harus memberikan catatan-catatan melalui turunan di Peraturan Menteri. Di Peraturan Menteri itulah ada detail-detail yang (nantinya) bisa memuaskan pekerja. Jangan sampai malah menimbulkan masalah akibat tidak (dibahas) detail (dalam) Peraturan Menteri," ujar Irma.
Baca: Tak Soalkan Polemik Perppu Cipta Kerja, Bahlil: Ini Demi Ekonomi Indonesia |
Dia mendorong Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan secara rinci poin penting yang akan dicantumkan dalam Peraturan Menteri kepada para pekerja. Penjelasan itu menjadi penting untuk mencegah hoaks.
“Banyak berita hoaks yang diterima pekerja yang tidak memahami (karena) hanya mendapatkan info sepihak. Bagi pasal-pasal yang memang krusial dan itu memang harus dilakukan perbaikan, (maka) tempatnya adalah di peraturan menteri tersebut. Saya kira itu yang harus dilakukan Menteri Tenaga kerja agar tidak gaduh,” ujar Irma.
