Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin siap dikritik. Mahfud menyebut pemerintahan yang sehat dan demokratis terbuka terhadap dikritik.
"Pernyataan Presiden Jokowi, kalau pemerintah terbuka terhadap kritik adalah sikap yang sungguh-sungguh. Oleh karenanya, Presiden Jokowi menyatakan silakan kritik kalau memang diperlukan perbaikan bagi pemerintahan," tegas Mahfud dalam siaran video di Jakarta, Senin, 15 Februari 2021.
Pernyataan itu sekaligus menjawab pertanyaan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dia mempertanyakan cara mengkritik pemerintah tanpa dilaporkan ke polisi.
Mahfud menuturkan pemerintah tak bisa menghalangi seseorang melapor. Sebab, semua orang punya hak melapor ke polisi.
"Bukan pemerintah yang melapor," kata Mahfud.
(Baca: Jusuf Kalla Bingung, Caranya Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?)
Mahfud juga menyinggung laporan salah satu keluarga JK. Dia mengungkapkan polisi merima laporan soal dugaan pencemaran nama baik.
"Bahkan keluarga Pak JK juga melapor ke polisi. Tidak apa-apa melapor, lalu polisi melihat apakah ada kasus kriminalnya atau tidak," ujar dia.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengungkapkan sejak zaman JK menjadi wapres, menyikapi kritik terhadap pemerintah menjadi dilema. Sebab, pemerintah dituding diskriminatif ketika seseorang dilaporkan karena mengkritik. Namun, bila tidak ditindak malah menjadi liar.
"Itu konteksnya pertanyaan Pak JK, bukan berarti sekarang mengkritik dipanggil polisi. Nyatanya juga tidak begitu," jelas Mahfud.
Mahfud menyebut di era Jokowi-JK kritik terhadap pemerintah berseliweran. Kritik datang dari Saracen, Muslim Cyber Army, hingga Piyungan.
"Jika ditindak orang ribut, jika tak ditindak juga orang ribut. Inilah demokrasi, oleh sebab itu pemerintah mengambil hal-hal kritik dimasukkan ke dalam pertimbangan-pertimbangan kebijakan," kata Mahfud MD.
Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan
Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin siap dikritik. Mahfud menyebut pemerintahan yang sehat dan demokratis terbuka terhadap dikritik.
"Pernyataan Presiden Jokowi, kalau pemerintah terbuka terhadap kritik adalah sikap yang sungguh-sungguh. Oleh karenanya, Presiden Jokowi menyatakan silakan kritik kalau memang diperlukan perbaikan bagi pemerintahan," tegas Mahfud dalam siaran video di Jakarta, Senin, 15 Februari 2021.
Pernyataan itu sekaligus menjawab pertanyaan mantan Wakil Presiden
Jusuf Kalla (JK). Dia mempertanyakan cara mengkritik pemerintah tanpa dilaporkan ke polisi.
Mahfud menuturkan pemerintah tak bisa menghalangi seseorang melapor. Sebab, semua orang punya hak melapor ke polisi.
"Bukan pemerintah yang melapor," kata Mahfud.
(Baca:
Jusuf Kalla Bingung, Caranya Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?)
Mahfud juga menyinggung laporan salah satu keluarga JK. Dia mengungkapkan polisi merima laporan soal dugaan pencemaran nama baik.
"Bahkan keluarga Pak JK juga melapor ke polisi. Tidak apa-apa melapor, lalu polisi melihat apakah ada kasus kriminalnya atau tidak," ujar dia.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengungkapkan sejak zaman JK menjadi wapres, menyikapi kritik terhadap pemerintah menjadi dilema. Sebab, pemerintah dituding diskriminatif ketika seseorang dilaporkan karena mengkritik. Namun, bila tidak ditindak malah menjadi liar.
"Itu konteksnya pertanyaan Pak JK, bukan berarti sekarang mengkritik dipanggil polisi. Nyatanya juga tidak begitu," jelas Mahfud.
Mahfud menyebut di era Jokowi-JK kritik terhadap pemerintah berseliweran. Kritik datang dari Saracen, Muslim Cyber Army, hingga Piyungan.
"Jika ditindak orang ribut, jika tak ditindak juga orang ribut. Inilah demokrasi, oleh sebab itu pemerintah mengambil hal-hal kritik dimasukkan ke dalam pertimbangan-pertimbangan kebijakan," kata Mahfud MD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
